Jakarta –

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait regulasi pelabelan risiko Bisfenol A (BPA). Regulasi tersebut dinilai sebagai bentuk jaminan bagi keamanan pangan konsumen.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menekankan keamanan pangan merupakan hak asasi setiap warga negara dan konsumen.

“Tidak ada kompromi untuk itu karena keamanan pangan adalah hal yang mendasar,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/9/2022).

Lebih lanjut Tulus mengungkapkan dalam hal keamanan pangan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi. Di antaranya Undang-undang (UU) Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan UU Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah (PP) tentang Label dan Iklan Pangan.

Namun menurutnya, masyarakat perlu standar aturan yang lebih tinggi untuk mewujudkan keamanan pangan yang dikonsumsi. Karena itu menurutnya regulasi label BPA pada galon AMDK sudah tepat. Mengingat masyarakat membutuhkan kemasan pangan berbahan baku plastik ramah lingkungan dan memiliki standar keamanan bagi kesehatan yang makin tinggi.

“BPA pada kemasan pangan, berapa pun kadarnya, adalah polutan bagi kesehatan manusia. Semakin rendah kadar BPA, semakin baik bagi konsumen. Konsumen memerlukan standar yang lebih tinggi untuk mewujudkan keamanan pangan yang dikonsumsinya,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya hasil riset BPOM sepanjang periode 2021-2022 menemukan galon polikarbonat yang terkontaminasi BPA. Bahkan, di 6 daerah di Indonesia terdapat galon polikarbonat dengan paparan BPA yang melebihi ambang batas yang sudah ditentukan sebesar 0,6 bagian per juta (PPM). Yakni Jakarta, Medan, Manado, Bandung, Banda Aceh dan Aceh Tenggara.

Temuan ini diperoleh baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi AMDK galon guna ulang. Selain itu, ditemukan pula BPA pada AMDK yang melampaui batas toleransi asupan harian pada bayi di empat kabupaten di Indonesia.