Jakarta –

Pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa wilayah yang memenuhi kriteria tertentu, mencakup sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini akan dilakukan mulai 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang dan akan terus dievaluasi.

Dalam menentukan wilayah yang akan menerapkan pembatasan kegiatan tersebut, ada empat kriteria yang menjadi acuan yaitu berkaitan dengan tingkat kematian, kesembuhan, tingkat kasus aktif, hingga tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR).

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menekankan bahwa tidak semua wilayah yang akan menerapkan pembatasan kegiatan tersebut.

“Daerahnya sudah ditentukan berbasis pada kota dan kabupaten bukan seluruh provinsi Jawa dan Bali,” kata Airlangga dalam update pembatasan kegiatan masyarakat dalam kanal YouTube BNPB, Kamis (7/1/2021).

“Kenapa di tanggal 11-25? Karena kita baru saja libur natal dan tahun baru. Berdasarkan pengalaman dan data yang ada, sehabis libur besar itu ada kenaikan 25-30 persen. Di mana kalau kita hitung sejak tahun baru itu jatuhnya pertengahan bulan Januari,” lanjutnya.

Berikut update daerah-daerah yang akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Provinsi Jawa dan Bali:

DKI Jakarta

Pembatasan kegiatan dilakukan di seluruh wilayah di DKI Jakarta

Jawa Barat (Bodebek)

– Kabupaten Bogor
– Kota Bogor
– Kota Depok
– Kabupaten Bekasi
– Kota Bekasi

Jawa Barat

– Kota Cimahi
– Kota Bandung
– Kabupaten Bandung

Banten

– Kabupaten Tangerang
– Kota Tangerang
– Kota Tangerang Selatan

Jawa Tengah

– Semarang Raya
– Banyumas Raya
– Kota Surakarta

DI Yogyakarta

– Kota Yogyakarta
– Kabupaten Bantul
– Kabupaten Gunung Kidul
– Kabupaten Sleman
– Kabupaten Kulonprogo

Jawa Timur

– Kota Malang Raya
– Surabaya Raya

Bali

– Kabupaten Badung
– Kota Denpasar

“Jadi sekali lagi, ini tidak di seluruh wilayah. Tetapi di kota-kota dan kabupaten yang memenuhi 4 kriteria,” pungkas Airlangga.