Jakarta –

Vaksinasi COVID-19 rencananya akan dilakukan di Indonesia akhir tahun ini. Namun, sepertinya hal itu tidak akan terjadi, karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menegaskan bahwa izin emergency use of authorization (EUA) tak mungkin diberikan akhir tahun ini.

Kepala BPOM Penny K Lukito menjelaskan, ada sejumlah data yang belum bisa dilengkapi hingga bulan Desember mendatang. Data tersebut meliputi seluruh pelaporan uji klinis vaksin COVID-19 tahap 1 dan 2 Sinovac, analisis interim, dan data keamanan vaksin COVID-19 50 persen.

Alhasil, pemberian izin EUA pun terpaksa mundur dari rencana awal minggu ketiga Desember 2020. Diperkirakan EUA baru bisa dikeluarkan minggu ketiga Januari 2021.

“Namun kami juga sudah menyampaikan pada Bapak Presiden dalam hal ini bahwa data tidak bisa didapatkan minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan emergency use authorization pada Desember minggu kedua atau ketiga 2020,” paparnya dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11/2020).

“Karena kami sudah mendapatkan informasi dari Brasil bahwa mereka tidak bisa memberikan, juga Sinovac tidak bisa memberikan sehingga tidak lengkap, dan berdasarkan data yang ada tentu kami tidak bisa memberikan emergency use authorization pada Desember 2020,” tegasnya.

Apakah ada opsi lain untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19?

Menurut Penny, BPOM memiliki beberapa opsi lain untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Apabila vaksin COVID-19 sudah datang di bulan November atau Desember, maka penyuntikan vaksin bisa diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu, yakni compassionate use vaccine.

“Suatu penggunaan obat atau vaksin yang masih dalam tahap pengembangan tetapi sudah cukup memiliki data terkait dengan mutu,” terang Penny.

Penny mengatakan, berdasarkan hasil inspeksi BPOM ke Beijing pada beberapa waktu lalu, mutu vaksin COVID-19 Sinovac dipastikan baik. Selain itu, penggunaan vaksin COVID-19 nantinya juga bisa diberikan jika ada permintaan langsung dari Kementerian Kesehatan RI atau fasilitas kesehatan.

“Dengan ada permintaan dari kementerian, atau fasilitas kesehatan untuk bisa diberikan, untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” lanjutnya.

“Seperti yang diberikan di China, penggunaan vaksin lebih dulu untuk nakes militer, guru,” kata Penny.