Jakarta, – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengungumkan soal penggunduran waktu pelaksanaan penghentian siaran televisi (TV) analog atau analog switch off (ASO) tahap pertama di 15 kabupaten/kota yang dijadwalkan pada 17 Agustus mendatang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penyelengaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail memaparkan rencana penghentian siaran TV analog sudah diatur dalam Per Menkominfo Nomor 6/2021 tentang penyelengaraan penyiaran, termasuk waktu pelaksanaan tahap pertama pada 17 Agustus.

Baca juga: Ketersediaan Set Top Box Bayangi Implementasi ASO Tahap Awal?  

“Namun, Kemkominfo menganggap perlu dilakukan penjadwalan ulang, sehingga tahap pertama 17 Agustus tidak dapat dilanjutkan, Tanggal pastinya akan diumumkan segera setelah peraturan menteri  direvisi dan ditandatangani Pak Menteri,” Ismail.

Dalam pengunduran waktu penerapan ASO ini, mempertimbangkan beberapa hal, yakni fokus pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang memang berada pada penanganan kondisi Covid-19.

Dan kemugian, Ismail juga menjelaskan jika pemerintah banyak menerima masukan dari elemen publik dan masyarakat agar ASO tahap pertama tidak dilakukan pada 17 Agustus.

“Kami juga melakukan evaluasi terhadap berbagai kesiapan teknis para pemangku kepentingan, stakeholder terkait untuk melakukan migrasi ke siaran TV digital ini masih diperlukan persiapan lebih lanjut,” ungkapnya.

Baca juga: Pengamat: Implementasi ASO, Industri Set Top Box Lokal Harus Diutamakan

Perlu Anda ketahui implementasi kebijakan ASO mendapat kritik dari sejumlah pihak karena dinilai terburu-buru dan tidak memperhatikan berbagai dinamika sosial yang ada.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono sebelumnya juga telah meminta Kominfo untuk menunda sementara waktu kebijakan ASO, sampai dengan serangan pandemi Covid-19 ini mereda.

“Sebaiknya ditunda saja dulu, setidaknya sampai dengan pandemi Covid-19 mereda. Banyak masyarakat di kalangan bawah menjerit karena berbagai pembatasan akibat lonjakan kasus Covid-19 yang berdampak terhadap penghasilan dan perekonomian mereka. Jangan menambah beban dan kesulitan rakyat dululah,” tegas Bambang.

Disamping memang potensial sebagai menghemat penggunaan frekuensi agar bisa dialihkan kepada layanan telekomunikasi, termasuk penyelenggaraan layanan 5G. Dirinya menilai harga set top box (STB) yang diperlukan untuk TV tabung agar bisa mendapat siaran TV digital berkisar Rp195 ribu sampai dengan Rp375 ribu, jumlah yang cukup signifikan bagi masyarakat di kalangan bawah.

Baca juga: Migrasi ‘Analog Switch Off’ Tahap Pertama Diharapkan Mundur     

Lalu meski Kominfo menyiapkan subsidi perangkat STB gratis bagi keluarga miskin, Bambang berpandangan jika solusi tersebut belum ideal.

Terlebih Kominfo pun dinilai kurang sosialisasi, karena menurut Bambang tidak sedikit masyarakat yang belum paham, bahkan yang salah paham dan mengira bahwa perpindahan dari sistem TV analog ke digital itu membutuhkan akses internet sehingga mereka ketakutan tak bisa menonton TV lagi.

Baca juga: DPR RI Minta Migrasi Siaran TV Digital Diundur, dan Fokus Sosialisasi  

“Dengan sosialisasi dan persiapan yang matang dari Kemenkominfo, kekhawatiran terjadinya kegaduhan akibat dari migrasi TV analog ke digital akan bisa dihindari,” ceritanya.

Dan bukan hanya soal sosialisasi, dan subsidi STB saja. Nyatanya ketersediaan STB pun berpotensi menghambat laju implementasi ASO kedepan, karena ada kendala krisis chip  yang dapat menghambat produksi perangkat siaran digital tersebut.

Tekno Wibowo, Chief Commercial Officer PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) pun menjelaskan jika pihaknya kini hanya memiliki jumlah ketersediaan perangkat yang terbatas, “Supply STB Polytron saat ini hanya bisa mendapat supply sebanyak 25.000 unit saja, saya berharap semoga pemain lain sanggup memenuhi kebutuhan STB pada masa awal ASO ini digelar,” tegas Tekno.