Jakarta, Selualr.ID – Skema pemerintah Singapura untuk memastikan anak-anak memiliki akses komputer, guna mendukung program pembelajaran jarak jauh (PJJ), dinilai mengancam privasi para peserta didik.

Hal ini karena PJJ ala Singapura, pemerintahan setempat mewajibkan para peserta didik untuk mengunduh perangkat lunak manajemen perangkat. Yang dimana menurut vendor perangkat lunak tersebut memungkinkan guru untuk dapat melihat dan mengontrol aktivitas siswa dari jarak jauh.

Baca juga: Catatan Akhir 2020: Pemerintah Gandeng Operator Internet Gratis, Solusi PJJ Terjawab?

Pemerintah dalam rencananya sejak bulan Desember tahun lalu, menyebut jika komputer pelajar harus dilengkapi dengan aplikasi manajemen perangkat, sementara siswa yang menggunakan komputer mereka sendiri juga harus menginstalnya.

Kementerian Pendidikan Singapura dalam sebuah wawancara, juga membenarkan jika perangkat lunak manajemen perangkat itu dapat menangkap data, seperti riwayat penelusuran siswa untuk membatasi ‘materi yang tidak pantas’, tetapi tidak akan melacak data pribadi seperti lokasi atau sandi.

Alhasil kebijakan PJJ itu mendapat kecaman serius dari masyarakat luas, LSM internasional Human Rights Watch (HRW) pun menyebut langkah pemerintah Singapura itu sangat mengekang kebebasan para pelajar.

“Kurangnya definisi tentang apa yang merupakan materi yang tidak pantas, dan kurangnya transparansi tentang bagaimana keputusan ini dibuat dapat melemahkan kemampuan anak untuk berbicara dengan bebas dan mengakses informasi,” kata HRW dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Senin (8/2).

Baca juga: Penjahat Siber Intai Platform Pembelajaran Jarak Jauh    

Hal ini menjadi menarik, pasalnya penolakan publik jarang terjadi di negara kepulauan berpenduduk 5,7 juta itu. Kini gelombang protes tersebut sudah menembus 6.600 tanda tangan, melalui sebuah petisi yang mendesak pemerintah untuk berkompromi dan tidak memaksa siswa untuk menginstal perangkat lunak pemantau tersebut.

Kini Kementerian Pendidikan Singapura telah menyatakan rencananya untuk memesan laptop secara masal, yang dilengkapi dengan perangkat lunak pemantauan di dalamnya. Program laptop untuk belajar ini nantinya akan dibeli oleh para siswa, melalui subsidi yang diberikan langsung.