Jakarta –

Corona di Indonesia terus melonjak, wacana PPKM darurat menguat. Pemerintah disebut tengah menyiapkan opsi work from home (WFH) 100 persen hingga kapasitas mal terbatas 25 persen, berlaku 2-15 Juli.

Meski kebijakan PPKM darurat belum dipastikan, pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia menilai pemerintah memang sudah seharusnya menerapkan pembatasan ketat. Istilah pembatasan dinilai Dicky tak menjadi persoalan, tetapi aturannya fokus meniadakan seluruh kegiatan kecuali di sektor tertentu.

“Yang jelas saya sudah memberikan masukan ke pemerintah bahwa memang tidak ada opsi lain kita harus bikin pembatasan yang ketat, mau lockdown, mau PSBB, mau PPKM darurat,” jelas Dicky saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (29/6/2021).

“Tetapi esensinya dan juga implementasi di lapangannya adalah tidak ada kegiatan apapun kecuali yang esensial seperti kesehatan dan keamanan ataupun kebutuhan makanan, nah ini yang pentingnya,” bebernya.

Dicky membeberkan tiga skenario terburuk puncak kasus COVID-19 jika tak ada pembatasan ketat yang dilakukan. Salah satunya, puncak Corona terjadi di Agustus mendatang, dengan lonjakan kasus COVID-19 tak kunjung mereda, seperti saat ini melampaui 20 ribu kasus.

“Skenario terburuk akan terjadi jika penanganan masih seperti saat ini sehingga menyebabkan gelombang wabah terjadi berkepanjangan,” kata dia.

“Puncak kasus diprediksi ini terjadi pada Agustus dengan penambahan sejuta kasus sehari dan kematian lebih dari 5.000 orang per hari,” lanjutnya.

Estimasi kebutuhan tempat tidur dan ICU juga diprediksi meningkat mulai Juli hingga Agustus. Sementara sejak 16-20 Juli Dicky menyebut bisa mulai terlihat beda kasus kematian COVID-19 yang cukup signifikan.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah segera memperkuat pembatasan dan melakukan isolasi hingga tracing, serta penguatan protokol kesehatan.