
Setahun Bekerja, Pemerintahan Jokowi Hadapi COVID-19 hingga Stunting

Jakarta – Laporan Tahunan 2020 telah dirilis Kantor Staf Presiden (KSP). Laporan itu berisi rangkuman program-program pemerintah selama setahun ke belakang, termasuk berbagai langkah penanganan pandemi COVID-19.
Dalam laporan tersebut dipaparkan situasi pandemi turut mempengaruhi penyesuaian program kerja pemerintah. Prioritas program dan alokasi anggaran difokuskan untuk mengatasi penyebaran virus Corona.
Antisipasi penanganan COVID-19 telah dilakukan pemerintah sebelum kasus pertama ditemukan. Sebanyak 238 WNI dipulangkan dari Wuhan dan diisolasi di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Selain itu, 23 ribu pekerja di bidang pelayaran juga difasilitasi kepulangannya.
Virus Corona mulai melancarkan terornya di bumi Indonesia pada awal Maret 2020. Di tanggal 3 Maret, kasus pertama COVID-19 ditemukan pada warga Depok, Jawa Barat. Seminggu berselang, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global.
Pemerintah bergerak cepat dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2020.
Foto: Dok. Kemenkes
|
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai stakeholder yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus Kesehatan ini juga langsung ambil tindakan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dikeluarkan untuk menjadi panduan karantina wilayah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Permenkes tersebut menjadi acuan pemerintah daerah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Selain membatasi pergerakan masyarakat, pemerintah melalui Kemenkes juga mengedukasi protokol Kesehatan untuk mencegah COVID-19. Berdasarkan panduan Kemenkes, pencegahan penularan virus Corona dapat dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan di air mengalir dengan sabun. Edukasi terus dijalankan untuk membuat masyarakat disiplin menerapkan prinsip 3M tersebut.
Guna melacak penyebaran virus Corona, pemerintah melalui koordinasi Kementerian Kesehatan meningkatkan kapasitas spesimen tes COVID-19. Dari mulanya hanya ratusan spesimen per hari, kini rata-rata spesimen yang dites setiap harinya sekitar 38 ribu. Berdasarkan data per 11 Oktober, sudah 2,31 juta orang yang diperiksa dan jumlahnya terus bertambah.
Kementerian Kesehatan bersama stakeholder terkait turut mengupayakan tambahan rumah sakit rujukan COVID-19 untuk menampung pasien. Tidak hanya mengerahkan rumah sakit pemerintah dan swasta, rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet Kemayoran juga disiagakan. Saat ini ada 903 rumah sakit rujukan COVID-19 dengan kapasitas 51.198 tempat tidur.
![]() |
Pandemi COVID-19 menuntut para dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk berjibaku tanpa mengenal lelah. Mereka bertindak layaknya martir untuk menyelamatkan negeri ini. Sekurangnya 127 dokter dan 92 perawat gugur akibat terinfeksi COVID-19 dalam bertugas.
Demi mempercepat penuntasan pandemi COVID-19, Komite Penanganan COVID-19 bersama Kementerian Kesehatan, serta kementerian dan lembaga terkait memperjuangkan ketersediaan vaksin secepat mungkin. Hasilnya didapatkan titik terang penyediaan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Ada tiga perusahaan penyedia vaksin asal China yang telah menjalin kesepakatan, yakni Sinovac, Sinopharm, dan Cansino.
Sinovac telah sepakat menyediakan 143 juta dosis konsentrat vaksin COVID-19 secara bertahap mulai November 2020. Sementara itu, vaksin Sinopharm sedang menjalani uji klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab.
![]() |
Di tengah situasi darurat pandemi COVID-19, masih ada kabar baik terkait dunia kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Bayi yang lahir tahun 2019 punya harapan hidup hingga 71,34 tahun, lebih Panjang 0,56 tahun dibandingkan bayi yang lahir 4 tahun sebelumnya.
Mengacu data Kemenkes, prevalensi stunting pun mengalami penurunan dari 37,2% di tahun 2015 menjadi 27,7% di tahun 2019. Jumlah kematian ibu juga menurun dari 4.990 di 2015 menjadi 4.196 di 2019, sedangkan kematian bayi turun menjadi 26.224 di 2019 dari 33.278 di 2015.
Kementerian Kesehatan masih berupaya untuk terus menurunkan kasus stunting di Indonesia. Pencegahan stunting dimulai dari persiapan calon ibu hingga menjaga perkembangan bayi agar kualitas hidup anak Indonesia lebih baik. Harapannya puncak bonus demografi di Indonesia pada 2030 tidak terbuang sia-sia.
Dalam laporan KSP juga dijelaskan pemerintah menyiapkan portal satu data kesehatan berbasis keluarga untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Melalui portal ini, keluarga dapat mengakses 12 indikator kesehatan dengan lebih mudah. Kesehatan keluarga pun menjadi lebih mudah dipantau. Saat ini sudah 48,7 juta keluarga sudah terdaftar dalam data tersebut. (***/***)
Setahun Bekerja, Pemerintahan Jokowi Hadapi COVID-19 hingga Stunting
