Jakarta –

Juru bicara Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) dr Mohammad Syahril ikut bersuara soal kasus dokter gadungan atau dokteroid Susanto yang terungkap menipu klinik PHC Surabaya, bekerja di sana menjadi dokter first aid. Jauh sebelum itu, Susanto bahkan mengelabui RS di Kalimantan, berpura-pura menjadi dokter kandungan.

Kasus semacam ini disebut Syahril kerap ditemui jika pihak RS maupun klinik tidak menjalani proses rekrutmen sebagaimana mestinya. Untuk mengantongi izin praktik, dokter setidaknya wajib memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP). Bukan hanya berkas ijazah, seperti yang dimanipulasi Susanto.

“Semua dokter atau profesi kesehatan harus berpraktik mempunyai STR dan SIP. Nah, rumah sakit atau faskes mempekerjakan dokter, ya dokternya harus mempunyai SIP,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (15/9/2023).

“Sehingga dengan aturan itu apabila rumah sakit tidak mengikuti aturan ini, maka dia harus kena sanksi sebetulnya, minimal akreditasinya terpengaruh,” sambung Syahril.

Syahril menyebut sebelumnya kasus penipuan seperti Susanto sempat terjadi di jajaran direksi. Tidak tanggung-tanggung, yang bersangkutan menipu untuk menjadi Direktur RS.

“Dulu pernah ada kasus direktur rumah sakit bukan dokter, nipu juga dia, langsung dikeluarkan. Rumah sakit tidak lulus akreditasinya. Sudah lama juga kejadiannya,”

Karenanya, kelalaian diyakini Syahril semata-mata terjadi pada pihak perusahaan.

“Intinya ada kelalaian lah pokoknya menurut saya. Sebetulnya prosedur penerimaan pegawai itu kan jelas ya. Jelas sekali, ada tes kompetensi, ada tes wawancara dan sebagainya,” sambung dia.

Seperti yang terjadi di PHC Surabaya, dr Telogo Wismo, Wakil Sekjen PB IDI dan Mantan Ketua IDI Grobogan menyebut klinik terkait tidak terdaftar di Dinas Kesehatan setempat, sehingga pihaknya tidak bisa memantau langsung SDM yang dipekerjakan.