Jakarta –

Bukannya mencapai kekebalan kelompok, Indonesia belakangan dinilai sudah mencapai ‘herd stupidity‘. Apa sih makna sebenarnya?

Istilah herd stupidity datang dari pakar epidemiologi Pandu Riono Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Ia menggambarkan sikap abai pemerintah dan masyarakat terkait pandemi COVID-19 bak kebodohan bersama yang menjadikan Corona di Indonesia tak kunjung mereda, hingga beberapa hari belakangan mencatat lonjakan kasus COVID-19.

Herd stupidity seperti kebalikan dari konsep herd immunity yang menjadi salah satu jalan mengakhiri pandemi Corona. Pandu menilai masyarakat ikut berperan dalam herd stupidity Indonesia lantaran tak kapok dengan risiko kenaikan kasus COVID-19 seperti di mudik Lebaran tahun lalu.

Banyak warga yang nekat kembali mudik Lebaran di saat risiko transmisi Corona semakin cepat akibat munculnya sejumlah varian baru. Begitu juga dengan pemerintah, pemerintah dinilai Pandu tak tegas menerapkan kebijakan di lapangan, seperti salah satunya larangan mudik.

“Herd kan komunal, stupidity kebodohan. (Herd stupidity) Itu artinya kebodohan bersama, makanya Indonesia herd stupidity. Sudah tahu mudik dilarang, masih pergi. Sudah diingatkan kemungkinan varian baru, nggak peduli. Sudah tahu mudik bisa meningkatkan kasus, tidak dilarang dengan ketat. Ya baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama abai,” jelasnya kepada detikcom Senin (21/6/2021).

“Indonesia sudah lama dalam kondisi herd stupidity. Perilaku manusianya yang dorong replikasi virus, memperbanyak diri, dan berubah menjadi lebih mudah menular,” cuit Pandu dalam akun Twitternya.

Ia juga menyoroti kebijakan pandemi Corona seperti PPKM mikro yang dinilai tak efektif meskipun diperpanjang. Kebijakan-kebijakan yang akhirnya tak berhasil menekan kasus Corona kemudian dinilainya sebagai salah satu faktor Indonesia malah mencapai herd stupidity.

Terlebih, kondisi Corona imbas herd stupidity yang dimaksud Pandu kini membawa wabah Corona RI menuju puncak gelombang kedua COVID-19. Ia mewanti-wanti agar pemerintah bergerak cepat untuk menyiapkan tambahan RS darurat COVID-19 hingga membuat aturan pasien yang dirawat di rumah sakit lebih selektif.