Jakarta, – Sejumlah situs milik pemerintah diretas dan digunakan sebagai situs judi online. Para pelaku sebagian sudah ditangkap, namun praktek ini nampaknya akan menjadi tren, mengingat lemahnya keamanan siber pada situs milik pemerintah dan lembaga negara.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa pelaku mudah sekali meretas situs pemerintah, karena memang pengamanan masih lemah belum menjadi budaya yang mengakar. Selama ini situs pemerintah menjadi korban deface web, kini mulai menjadi tren diretas untuk dijadikan situs judi online.

“Polanya para pelaku meretas lalu dibuatlah satu url pada domain yang diretas oleh pelaku yang susah untuk dilacak dan tidak mudah diketahui oleh pemilik sistem tersebut. Ada ratusan situs pemerintah yang telah disusupi oleh judi online yang dikarenakan kelemahan pada sistem web sehingga pelaku mudah sekali masuk dan menanamkan iklan tersebut,” terang Pratama, kepada Selular, Senin (18/10).

Dari serangan ini para peretas bertujuan memanfaatkan situs pemerintah karena dinilai bisa menaikkan rating iklan judi online, “web tersebut tak dipungkiri memang sering diakses oleh masyarakat umum entah itu untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik,” lanjut chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Masifnya serangan tersebut karena masih banyaknya kerentanan di website pemerintah. Walaupun beberapa pemerintahan daerah sudah ada Computer Security Incident Response Team (CSIRT) namun kadang mereka merespon ketika insidennya keliatan dan ketauan.

“Perlunya disini kegiatan secara aktif mencari ancaman yang ada di sistem atau biasa disebut threat hunting, bahkan jika resource mencukupi dapat melakukan cyber threat intellijen. Yang dimana salah satunya ada unit yang secara aktif mencari informasi ancaman terkait organisasi ke luar. Contohnya  dengan bergabung ke forum-forum underground, maupun mengikuti security forum,” terangnya.

Ditambahkan Pratama bahwa saat ini serangan siber itu sudah tidak bisa dilihat hanya dari technical aspeknya. Tapi juga harus mampu memetakan, misalkan isu yang trending yang sedang terjadi contohnya musim pemilu atau sedang ada tender tertentu maka harus berupaya untuk mampu memetakan motif dibelakang suatu serangan. Karena motifnya selalu dinamis, bisa berbeda-beda.

“Perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki. Serta melakukan penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan. Lalu gunakan teknologi Honeypot dimana ketika terjadi serangan maka hacker akan terperangkap pada sistem honeypot ini, sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya,” terang Pratama.

Kemudian perlu juga memasang sensor cyber threads intelligent untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem. Lalu terakhir dan paling penting membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar – standar keamanan informasi yang sudah ada.

“Masih banyak website pemerintah maupun perguruan tinggi yang belum diperbaiki. dan masih menampilkan iklan judi beberapa domain. Kita lihat bahwa situs web perguruan tinggi yang menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online,” terangnya.

Yang juga tidak kalah penting perlu segera disahkannya UU PDP, yang isinya tegas dan ketat seperti di Uni Eropa. Pasalnya, ini menjadi faktor utama terkait dengan banyaknya peretasan besar di Tanah Air.

Dan berkaitan juga dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data yaitu para penyelenggara sistem transaksi elektronik (PSTE), termasuk instansi milik pemerintah yang akan mewajibkan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data.