Jakarta, – Hari ini Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo bersama Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data melakukan penandatanganan kontrak untuk penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.

“Penandatanganan kontrak hari ini merupakan realisasi nyata dari rencana pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang merupakan salah satu agenda prioritas percepatan transformasi digital nasional,” ujarnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat (29/1).

Baca juga: Hadang Pusaran Hoaks ‘Melumat’ Vaksin Covid-19  

Johnny menyampaikan disela acara tersebut, jika saat ini masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau oleh jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

“Agar dapar diselesaikan di tahu anggaran 2021-2022, connecting the unconnected adalah spirit yang terus dipegang oleh Kementerian Kominfo untuk meningkatkan rasio internet link, menutup dan memperkecil kesenjangan digital,” jelasnya.

Hal ini menjadi penting karena ketersediaan jaringan 4G amat krusial untuk layanan internet dan telekomunikasi yang lebih baik.  “Karenanya, Kementerian Kominfo mengupayakan penyediaan infrastruktur ini untuk selesai pada tahun 2022, atau sepuluh tahun lebih cepat dari rencana awal di tahun 2032,” ungkapknya.

Baca juga: Kominfo Akan Fokus Bangun Jaringan 4G Tahun Depan

Melalui penandatanganan kemitraan ini, Fiberhome, Telkom Infra, Multitrans Data akan segera melaksanakan pembangunan BTS 4G di Paket 1 dan Paket 2 selama 2 tahun (2021-2022) dan diteruskan dengan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan terhadap jaringan BTS 4G, yang telah dibangun beserta seluruh perangkat dan infrastruktur pendukungnya.

Paket 1 mencakup 1.364 desa dan kelurahan yang terdiri atas 132 desa/kelurahan di Sumatera (Area 1), 456 desa/kelurahan di Nusa Tenggara (Area 2), dan 776 desa/kelurahan di Kalimantan (Area 3). Sedangkan Paket 2 mencakup 1.336 desa dan kelurahan yang terdiri atas 536 desa/kelurahan di Sulawesi (Area 4), dan 800 desa/kelurahan di Maluku (Area 5).