Jakarta, – Pemerintah Jerman menolak tekanan AS untuk melarang penggunaan peralatan 5G dari vendor China, menyetujui usulan peraturan keamanan TI yang memberlakukan aturan yang lebih ketat tetapi tidak mencapai larangan langsung.

Terlepas dari tekanan jangka panjang dari otoritas AS dan pembatasan peralatan Huawei di negara-negara lain di Eropa, laporan yang keluar dari Jerman dalam dua tahun terakhir menyatakan bahwa negara tersebut akan berusaha untuk mempertahankan posisi yang setara bagi semua vendor.

Dalam sebuah pernyataan yang menjelaskan konten Undang-Undang Keamanan TI Kedua Jerman, Kementerian Dalam Negeri Federal mencatat aturan baru tersebut menghapus otoritas terkait untuk menyelidiki celah keamanan TI dan jaringan telekomunikasi. Kebijakan tersebut juga mencakup pada program sertifikasi untuk komponen infrastruktur kritis.

Melaporkan dari konferensi pers di Berlin tentang aturan yang diusulkan, Associated Press menyatakan vendor yang memasok peralatan untuk infrastruktur kritis akan diminta untuk memberikan jaminan bahwa peralatan mereka tidak dapat digunakan untuk mata-mata atau terorisme. Perusahaan yang gagal memenuhi kriteria selanjutnya dapat dilarang. Dengan kebijakan baru, maka keputusan yang diambil harus melewati parlemen negara sebelum menjadi undang-undang.

Keputusan yang diambil Jerman terhadap vendor China, berbeda dengan kebijakan yang diambil sejumlah negara Eropa lainnya. Seperti diketahui, negara-negara seperti Inggris, Perancis, Luksemburg, Belgia, dan Belanda, telah bersikap tegas terhadap Huawei. Mereka memilih untuk ‘menghilangkan’ vendor jaringan asal China itu dalam pembangunan jaringan 5G, dengan alasan keamanan.

Keputusan yang diambil Inggris cs, tak urung telah menimbulkan polemik berkepanjangan. Sebuah kelompok bisnis yang mewakili penantang operator telekomunikasi di Eropa bersuara keras terhadap gelombang pelarangan vendor peralatan China. Mereka memperingatkan bahwa aksi pembatasan demi alasan politik akan memunculkan tambahan biaya dan menunda peningkatan jaringan.

Dalam satu pernyataan tegas, Asosiasi Telekomunikasi Kompetitif Eropa (ECTA), “mencela setiap larangan pemasok 5G China karena alasan geopolitik dan menekankan bahwa keputusan semacam itu hanya dapat dibenarkan atas dasar fakta yang mapan”.

Direktur Umum ECTA Luc Hindryckx mengatakan kepada Reuters, bahwa pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran para CEO anggota bahwa penerapan pendekatan umum Uni Eropa untuk menilai risiko vendor – yang dikenal sebagai Toolbox – membuat semakin banyak negara anggota memberlakukan “larangan aktual atau de-facto” pada Vendor China.

Dengan aksi pembatasan terhadap Huawei dan ZTE, dan vendor China lainnya, akan membuat industri jaringan telekomunikasi hanya memiliki tiga pilihan pemasok global, yakni Nokia, Ericsson dan Samsung.

“Penurunan jumlah pemasok di seluruh dunia dari lima menjadi tiga tidak hanya akan berdampak pada sektor telekomunikasi dengan meningkatkan biaya, berdampak negatif pada kinerja, menunda penyebaran jaringan 5G dan membatasi potensi inovasi,” kata ECTA.

Konsultan industri telekomunikasi John Strand menentang pandangan itu. Tidak semua keputusan mengganti vendor China berimplikasi pada lonjakan biaya. Strand mencontohkan, operator Nordik seperti Telenor, Telia dan TDC telah menghapus dan mengganti peralatan telekomunikasi yang sebelumnya telah dibangun vendor China, namun “tanpa menaikkan biaya”.