Jakarta –

Para peneliti vaksin Nusantara tetap melanjutkan uji klinis ke Fase II melibatkan sejumlah tokoh. Per Rabu (14/4/2021) beberapa anggota Komisi IX DPR RI, Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) hingga Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ikut menjalani proses pembuatan vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto.

Pakar biologi molekuler sekaligus vaksinolog Ines Atmosukarto menyebut vaksin Nusantara tidak mungkin bisa dikomersilkan lantaran tak sesuai dengan aturan otoritas kesehatan, dalam hal ini, BPOM. Begitu pula dengan proses uji klinis yang akan terhambat jika tak kunjung ada perbaikan dari para peneliti.

“Selama kita tidak mendapat semua persetujuan sesuai dengan hukum setempat yang berlaku maka kita tidak bisa melanjutkan uji klinis, apalagi dikomersilkan. Karena untuk dapat mengkomersilkan sesuatu harus mendapat izin edar dan untuk obat izin tersebut datang dari BPOM,” jelas Ines saat dihubungi detikcom Rabu (14/4/2021).

Hal serupa juga diutarakan juru bicara vaksinasi COVID-19 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia. Menurutnya, jika uji klinis vaksin Nusantara tetap berlanjut tanpa persetujuan BPOM, izin edar pun tak bisa dikeluarkan.

“Konsekuensinya kalau sebagai penelitian saja tidak apa-apa, asal tidak menjadi produk yang akan dimintakan izin edar,” kata Rizka sembari menegaskan belum ada izin untuk uji fase II vaksin Nusantara, dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (14/4/2021).

Sementara itu, Ines menyayangkan para peneliti vaksin Nusantara tak memperbaiki good clinical practice hingga good manufacturing practice. Pasalnya, setiap uji vaksin COVID-19 harus sesuai dengan kaidah ilmiah.

“Agar data itu valid sehingga kita tidak mengambil kesimpulan yang salah. Hal ini sangat penting mengingat inovasi obat dan vaksin menyangkut nyawa manusia,” pungkasnya.