Jakarta, – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan Pemerintah menjamin penerapan dan pengawasan pelindungan data pribadi, sekaligus akan mendorong adanya tata kelola agar ekonomi berbasis data bisa tumbuh dan berkembang.

“Mengingat ekonomi berbasis data atau data-driven economy kini berkembang di dunia, dan produksi data semakin terdesentralisasi. Maka diperlukan tata kelola yang kuat untuk mengantisipasi masifnya penyalahgunaan data pribadi,” ungkapnya dalam Webminar Indonesia Banking School, dari Jakarta.

Baca juga: Ini Harga dan Spesifikasi Oppo Reno6 5G Series

Menkominfo menilai tata kelola data dalam era ekonomi menjadi penting guna memastikan data tidak sekadar menjadi obyek yang perlu dilindungi atau diawasi semata.

“Apalagi pada era ini, efisiensi ekonomi dapat tercipta guna mendorong pertumbuhan yang adaptif terhadap inovasi perkembangan zaman yang didorong dengan pandemi Covid-19. Data menjadi tidak hanya dilihat sebagai objek yang perlu dilindungi dan diawasi semata, namun juga sebagai sumber daya yang menjadi kompas kinerja bangsa Indonesia,” paparnya.

Dalam penjelasnya Johnny juga menegaskan ekonomi berbasis data memiliki lima karakteristik yang khas. Pertama, kondisi asimetri informasi akibat kesenjangan akses data diantara pelaku ekosistem.

Kedua, pengadopsian machine learning sebagai bagian dari inovasi artifisial intelijen (AI), kemudian peningkatan konsentrasi pasar, hadirnya bentuk baru perdagangan dan pertukaran nilai, serta adanya risiko sistemik baru terhadap perekonomian.

Baca juga: Kasus Kebocoran Data BRI Life, DPR Minta Transparansi Laporan Ke Publik   

“Dengan berbagai karakteristik tersebut, keamanan data tentunya menjadi sangat penting. Tahun 2025 diproyeksikan ada 181 Zettabyte data sampai data yang terproduksi di seluruh dunia, di mana 80% data akan berada di tangan sektor privat atau perusahaan korporasi,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan pada tahun yang sama, 49% data dunia akan berada di lingkungan cloud publik dan hampir 30% data dunia tersebut akan bersifat realtime. Di samping itu, fenomena merger kekuatan-kekuatan besar pelaku ekonomi digital juga memberikan tantangan terkait dominasi penguasaan data yang mempengaruhi iklim kompetisi pasar.

“Di sisi yang lain, regulasi dalam praktik akuisisi data juga perlu terus disempurnakan untuk mencegah terjadinya aktivitas pengambilan data yang mengancam privasi dari pemilik data,” paparnya.

Baca juga: Cari Celah Kebocoran Data, BRI Life Gandeng Konsultan Forensik Digital

Selain itu menkominfo juga mengingatkan jika ada dua aspek data yang terbagi menjadi information goods dan data goods dari sisi unit produksi dalam ekonomi berbasis data.

“Information goods merupakan final goods yang siap untuk dikonsumsi dengan mempertimbangkan semua konteks yang dibutuhkan konsumen. Sementara data goods, dapat ditemui pada mata uang digital (digital currency) yang lahir pada era teknologi digital,” paparnya.

Sedangkan untuk segi pemanfaatan dalam ekonomi berbasis data dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe yaitu data dalam bentuk public goods dan data sebagai kompas.

“Data public goods digunakan sebagi tujuan komersial dan data sebagai kompas dapat digunakan atau dimanfaatkan demi kepentingan publik seperti penyusunan dan evaluasi kebijakan maupun program-program publik,” tutur Menteri Johnny.

Baca juga: Google Larang Aplikasi Mengumpulkan Data Lokasi

Lebih dari itu, guna mewujudkan kebijakan data yang efektif, Menkominfo juga menekankan arti penting harmonisasi pada lima aspek penopang ekonomi berbasis data.

“Yakni standarisasi big data value chain guna menciptakan equibrium kekuatan akan penguasaan data di pasar. Kedua, mendorong kompetisi. Ketiga, memastikan adanya insntif adanya pengumpulan dan pemrosesan data. Keempat, mendorong investasi dalam keamanan siber demi menciptakan stabilitas dan kelima adalah mengutamakan privasi individu,” tuturnya.

Guna menciptakan keseimbangan pada seluruh sektor itu terutama keuangan, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan,

“Agar jasa keuangan dapat berpacu dengan tangkas dalam beradaptasi, tajam bertransformasi, serta berani dalam berkompetisi pada playing field yang adil. Jadi, kerjasama lintas sektor yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan sangatlah dibutuhkan,” tandasnya.