– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan masih terdapat sejumlah tantangan dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dalam mencapai target inklusi dan literasi keuangan.

Adapun inklusi keuangan pada akhir tahun ini ditargetkan mencapai 90%, naik dari 2023 yang sudah mencapai 88,7%.

Baca juga: Menko Airlangga Bertemu Para CEO Silicon Valley: RI Jadi Hub Digital Global di Asia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan, beberapa tantangan tersebut di antaranya, mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan literasi masyarakat.

“Beberapa tantangan masih kita lihat yaitu tadi sudah dijelaskan, terjadi kesenjangan atau gap antara tingkat inklusi dan literasi sebesar 35,4%,” tutur Airlangga dalam konferensi pers setelah melakukan Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Jumat (22/3).

Tantangan lain adalah disparitas atau perbedaan atau jarak antar daerah dan antar kelompok berbasis sosial ekonomi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sedang menyiapkan RPP komite nasional inklusi dan literasi keuangan ini sebagai amanah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Kemudian juga diskualitas tingkat inklusi dan literasi keuangan antar daerah antar kelompok sosial masyarakat dan tentunya masyarakat pedesaan belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal sebesar 29,3 persen,” ujar Airlangga.

Selain itu, perlu didorong realisasi kepemilikan rekening di berbagai kelompok masyarakat. Di mana masyarakat usia dewasa yang belum memiliki akun di lembaga formal sebesarnya sebesar 23,7 persen.

Kemudian, masih rendahnya tingkat literasi keuangan dan belum meratanya penggunaan layanan keuangan digital dan masyarakat belum memiliki literasi terhadap layanan keuangan sebesar 50,32 persen.

Tantangan selanjutanya, diperlukan data keuangan inklusif untuk kelompok-kelompok intervensi seperti masyarakat difabel di daerah tertinggal dan pekerja migran, serta penguatan kelembagaan dari SNKI dan juga percepatan akses keuangan daerah tentang komite nasional literasi dan inklusi keuangan.

“Kita perlu tingkatkan peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen, kemudian juga perlu pengukuran data dan pengukuran keuangan inklusif di berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat difabel di daerah tertinggal dan pekerja migran Indonesia,” tutup Airlangga.

Baca juga: Pemulihan Industri Telekomunikasi: 4 Program Menkominfo Budi Arie yang Hingga Kini Masih Sebatas “Omon-Omon”