Jakarta –

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal heboh BPJS Kesehatan ‘orang kaya’. Ia meluruskan, ‘pengelompokan’ tersebut bukan berarti menghilangkan hak seluruh peserta berdasarkan status sosial.

“Konsep asuransi sosial tertentu yang baik adalah mengcover seluruh masyarakat Indonesia yang kaya, miskin, tua, muda, Sabang sampai Merauke tapi dengan standar tertentu,” beber Menkes saat ditemui di Hotel Shangri La, Jumat (25/11/2022).

“Bukan standar yang sangat tinggi seperti sekarang tapi standar tertentu yang bisa dicover oleh keuangan negara pada kondisi ini,” sambung dia.

Idealnya, menurut Menkes, BPJS Kesehatan tentu perlu mengcover 270 juta orang di Indonesia. Namun, perlu ada definisi penganggaran dengan baik agar pembiayaan atau cover dana tidak terlampau luas.

“Bukan standar yang sangat tinggi seperti sekarang tapi standar tertentu yang bisa dicover oleh keuangan negara pada kondisi ini,” beber dia.

“Nah, untuk tambahannya standar layanan tertentu dan ini nggak boleh terlampau besar ini akan negatif terus,” sambung dia.

Artinya, ‘BPJS Kesehatan’ orang kaya yang dimaksud adalah prioritas pemerintah untuk mengcover atau menanggung layanan tambahan hanya untuk warga miskin.

“Yang kaya ini, kewajiban mereka untuk cover, kalau misalnya obat-obatan, saya butuh vitamin C, generik, contoh, itu dicover BPJS yang generik saja,” beber Menkes.

Jika pengobatan non generik otomatis kebutuhan tersebut tidak ditanggung oleh negara bagi kelompok atau masyarakat yang dinilai mampu. Diarahkan untuk kemudian diproses melalui asuransi swasta, rencananya akan otomatis terhubung oleh BPJS Kesehatan.

“Itu yang harus dilink dengan BPJS. Kalau dia mau ambil generik orang kaya boleh tapi generik, dia gak boleh ambil yang non generik,” kata dia.

“Karena non generik harus bayar sendiri di situ yang harus kita jaga keadilannya. Kalau yang miskin benar- benar perlu itu dibayar negara,” pungkasnya.