Jakarta –

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan soal Indonesia belum mengikuti standar terbaru pedoman WHO soal batas aman kualitas udara. Seperti diketahui, konsentrasi PM 2.5 yang disebut WHO masih dalam level aman ditolerir adalah 5 mikrogram/m3 untuk setiap tahun, 15 mikrogram/m3 untuk rata-rata 24 jam.

Sementara, saat ini mengacu ke aturan PermenKLHK dan Permenkes, ketentuan di Indonesia belum mengikuti kebijakan tersebut.

“WHO baru menurunkan target, sebelumnya ngasih target PM 2.5 itu rata-rata 24 jam 55 μg/m3, untuk rata-rata satu tahun 15, itu yang dipakai di Permenkes dan permenKLHK,” sebut Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/8/2023).

“Tapi tahun ini WHO mengeluarkan aturan baru, diperketat sama dia, jadi untuk PM 2.5 μg/m3 yang sangat berbahaya bagi kesehatan karena ukurannya sangat kecil, standar-nya rata-rata 24 jam, 15 μg/m3, rata-rata tahunannya 5 μg/m3,” lanjut dia.

Menurutnya seluruh negara belum ada yang mengubah aturan tersebut, terkecuali China. China menjadi negara paling ketat yang mengatur risiko polusi udara. Menkes menyebut perhitungan mengikuti standar batas aman WHO tidak melulu melibatkan aspek kesehatan, melainkan sektor lainnya

Karenanya, pemerintah hingga saat ini belum juga mengikuti pedoman tersebut.

“Jadi semua negara belum ada yang ngubah aturannya kecuali China, jadi justru China yang paling ketat, kemarin juga ada diskusi nanti saya sampaikan diskusi-nya gimana. Karena begitu itu diturunkan dengan standar who, itu bisa ada dampak non kesehatannya,” tegas Menkes.

Sedikitnya ada tiga penyakit utama yang paling banyak disebabkan oleh polusi udara termasuk pneumonia, hingga asma. Bahaya polusi PM 2.5 disebut Menkes dipicu oleh kecilnya ukuran particulate matter yang bisa masuk ke pembuluh darah hingga paru dan menyebabkan infeksi.

“PM 2.5 ini yang biasanya diukur di semua dunia, standar-nya diperketat WHO, Indonesia belum ubah, yang ubah baru China,” sambung dia.

“Jadi kita nggak pernah memenuhi standar-nya WHO dari pantauan 2021. Makin lama makin naik, mulai Januari 2023 mulai naik, berkorelasi dengan kasus ISPA di DKI, yang tadi 50 ribuan, naiknya jadi cepat 150 ribu, 200 ribu, dua sampai tiga kali,” pungkasnya.