– Pekan lalu, perusahaan keamanan asal China Nuctech menjadi sorotan. Pasalnya, kantor cabang Nuctech yang berlokasi di dua negara Eropa, Polandia dan Belanda, digerebek pihak berwenang.

Mengutip Financial Post pada Kamis (2/5/2024), alasan dilakukannya “inspeksi mendadak” terhadap Nuctech, adalah kekhawatiran berkepanjangan terhadap China yang kerap memberikan subsidi berlebihan kepada perusahaan-perusahaannya untuk mendistorsi persaingan di pasar global, melakukan aktivitas dumping, dan mendahului pasar internal Eropa.

Penggerebekan oleh Uni Eropa (UE), dilakukan berdasarkan Peraturan Subsidi Luar Negeri (FSR). FSR adalah seperangkat aturan yang memungkinkan Komisi Eropa untuk mengatasi distorsi yang disebabkan subsidi asing.

Untuk diketahui, pada 12 Juli 2023, beleid menyangkut Subsidi Luar Negeri (Foreign Subsidies Regulation/FSR) mulai berlaku.

Rangkaian peraturan baru ini memungkinkan Komisi untuk mengatasi distorsi yang disebabkan oleh praktek subsidi oleh negara atau entitas asing.

Aturan itu memungkinkan UE untuk memastikan kesetaraan bagi semua perusahaan yang beroperasi di Pasar Tunggal, namun tetap terbuka terhadap perdagangan dan investasi.

Baca Juga: Fokus ke Keamanan Siber 44% Perusahaan Prioritaskan Perlindungan Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, subsidi asing tampaknya telah mendistorsi pasar internal UE.

Praktek itu termasuk memberikan keuntungan yang tidak adil kepada penerimanya dengan mengakuisisi perusahaan atau mendapatkan kontrak pengadaan publik di UE sehingga merugikan persaingan yang sehat.

Kehadiran FSR yang telah digodok cukup lama, diharapkan dapat mengatasi distorsi tersebut dan menutup kesenjangan peraturan.

Sebelum adanya FSR, subsidi yang diberikan oleh pemerintah non-UE tidak diawasi. Sedangkan subsidi yang diberikan oleh Negara-negara Anggota tunduk pada pengawasan ketat berdasarkan peraturan bantuan Negara UE.

FSR mencakup alat-alat baru untuk secara efektif mengatasi subsidi asing yang menyebabkan distorsi dan melemahkan persaingan yang setara di pasar dalam negeri.

Hal itu, pada gilirannya, memungkinkan UE untuk memastikan tingkat persaingan yang setara bagi semua perusahaan yang beroperasi di pasar tunggal sambil tetap membuka diri terhadap perdagangan dan investasi.

Meski tindakan UE mungkin tampak proteksionis, penggrebekan terhadap kantor Nuctech pada dasarnya merupakan tindakan mencegah subsidi yang mendistorsi pasar internal UE.

Sebagaimana diamati para ekonom, keseluruhan kegagalan perdagangan internasional lebih disebabkan masalah ketidaksesuaian permintaan dan penawaran sederhana yang berasal dari China.

Sebelumnya pada 2020, AS memasukkan Nuctech sebagai salah satu perusahaan yang memerlukan persyaratan lisensi yang lebih ketat “untuk keterlibatannya dalam aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.”

Nuctech merupakan perusahaan produk inspeksi keamanan milik China, yang berkantor pusat di Beijing. Perusahaan ini didrikan pada 1997 sebagai cabang dari Universitas Tsinghua.

Perusahaan induk Nuctech Company, Tsinghua Tongfang, dikendalikan oleh China National Nuclear Corporation, sebuah perusahaan milik negara yang mengelola program pengembangan bahan bakar nuklir sipil dan militer China.

Melihat kedekatannya dengan pemerintah China, tak ayal Nuctech telah memicu polemik di sejumlah negara, terutama AS dan sekutu-sekutunya di Eropa.

Beberapa negara telah menyampaikan kekhawatiran mengenai kontrak peralatan pemindaian keamanan karena kepemilikan sebagian negara dan hubungan dengan Partai Komunis China dan militer negara itu.

Tak ayal, tuduhan praktek dumping yang dijalankan oleh Nuctech, membuat sentimen terhadap perusahaan-perusahaan asal China semakin menguat di Eropa.

Baca Juga: Cisco Tata Ulang Keamanan Pusat Data dan Cloud dengan AI