JAKARTA, – Kiamat Kartu Tanda Penduduk alias KTP bakal berlangsung mulai bulan September mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyebut alasan terkait tanda berakhirnya alias kiamat KTP.

Azwar Anas mengatakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital bisa masyarakat akses penuh pada bulan September mendatang.

Baca juga: Nasib KTP Bakal Berakhir Februari Ini, Menkominfo Beri Penjelasan

“Mudah-mudahan seluruh platform ini (INA Digital) akan tuntas di September akhir,” kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Rabu (22/5/2024).

Azwar juga menjelaskan saat ini sudah ada 9 juta rakyat Indonesia memiliki IKD, namun jumlah itu masih jauh dari yang pemerintah harapkan.

TONTON JUGA:

[embedded content]

Jika melihat data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per semester I 2023 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 279.118.866.

“Karena apa? Untuk mendapatkan kartu identitas digital sekarang masih harus ke kelurahan, target kita ke depan begitu digital ID Kita terintegrasi cukup pakai face recognition nanti akan kita dapatkan IKD,” katanya.

Baca juga: Kominfo Ungkap Nasib XL Axiata dan Smartfren Jika Merger

IKD atau KTP digital merupakan bagian dari Govtech Indonesia yang pemerintah dalam hal ini Perum Peruri kelola.

Ada sembilan layanan prioritas yang akan tersedia pada aplikasi itu, yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layaranan aparatur negara, hingga SIM online.

Tadinya layanan ini akan mulai pemerintah luncurkan pada bulan Mei atau Juni ini.

Namun menurut Azwar peluncuran GovTech Indonesia ini akan menyesuaikan lebih lanjut.

Baca juga: Viral e-KTP Bakal Beralih ke IKD, Kominfo Berikan Penjelasan Begini

“Tadinya bulan ini nanti kita sesuaikan. Tapi harapan presiden ini bukan peluncuran saja tapi beberapa integrasi dari layanan tadi sudah bisa berjalan, targetnya kita pangkas beberapa aplikasi dan dengan govtech ini ada beberapa percepatan utamanya integrasi IKD dan identitas digital sebagai SSO (single sign on), SSO nya itu akan gunakan INA Pass itu,” katanya.

“Targetnya di 7 Kementerian Lembaga plus BPJS dan juga ketenagakerjaan akan diintegrasikan dengan satu portal nasional menyusul pengintegrasian,” lanjut Azwar.

Ikuti berita di Google News