Jakarta –

Presiden RI Joko Widodo mengisahkan dirinya sempat bersemedi ketika awal pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Saat itu, mayoritas pihak menyuarakan pentingnya penguncian wilayah negara (lockdown) sebagai upaya proteksi dari virus Corona. Namun pertimbangan lainnya, rakyat juga harus tetap bisa beraktivitas agar ekonomi tetap berjalan.

“Nggak dari DPR, dari partai, semuanya (meminta) lockdown. Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, kita tergesa-gesa, grasak-grusuk, bisa salah bisa keliru,” ungkapnya dalam siaran langsung Pembukaan Rakornas Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023, Kamis (26/1/2023).

“Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown, hitungan saya dalam dua atau tiga minggu rakyat sudah nggak bisa, nggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup. Negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown,” imbuh Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menjelaskan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun sempat berubah-ubah perihal langkah menghadapi COVID-19. Misalnya di awal pandemi merebak, WHO menyarankan agar hanya orang-orang yang sakit batuk mengenakan masker. Namun dalam sepekan, anjurannya berubah menjadi semua orang wajib pakai masker.

Kebingungan tersebut terjadi lantaran semua pihak, termasuk pemerintah RI, belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi serupa.

“Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apakah kita harus lockdown atau tidak karena betul-betul tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini. Ditekan dari sisi pandemi, pada saat yang sama ditekan dari sisi ekonomi,” pungkas Jokowi.

(vyp/naf)