Jakarta, – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah Indonesia menerapkan tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur guna meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam mengurangi kesenjangan digital.

“Ini tidak hanya akan membantu pemulihan ekonomi, tetapi juga menuntun kita menuju jalan menjadi masyarakat digital yang tangguh. Pandemi juga telah mengungkap ketidaksetaraan yang ada di domain digital, tantangan yang dihadapi Indonesia dan banyak negara lain di sini,” paparnya dalam The Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region (RDF-ASP 2020) yang berlangsung secara virtual dari Jakarta.

Kementerian Kominfo, menurut Johnny, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, memastikan keberlanjutan proyek-proyek membangun infrastruktur melalui tiga skema pendanaan.

Baca juga: BRTI Godok Aturan Aktivitas ‘SMS’ Marketing Operator Selular

“Pertama, Universal Service Obligation (USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” jelasnya.

Tiga skema pembiayaan itu merupakan bukti kuat komitmen Pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas telekomunikasi.

“Pembiayaan campuran tersebut menunjukkan tindakan tegas Presiden Joko Widodo dan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh dengan semangat inklusivitas, di mana tidak akan ada yang tertinggal,” ujarnya.

Dalam menjembatani kesenjangan digital, pemerintah Indonesia secara bersamaan memanfaatkan momentum pandemi untuk mempercepat transformasi digital. Menteri Kominfo menyatakan pihaknya memprioritaskan empat strategi, yakni penguatan infrastruktur digital, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.

Baca juga: Tumbuh Signifikan Selama Pandemi Covid-19, Jovee Fokus Hadirkan Personalisasi Suplemen Kesehatan Akurat Bagi Konsumen

“Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia,” jelasnya.

Dalam temu virtual itu, Johnny juga menjabarkan langkah yang dimbil untuk membangun infrastruktur digital, untuk jaringan inti Indonesia, Kominfo telah meluncurkan lebih dari 348.000 kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut, termasuk 12.148 kilometer di bawah jaringan tulang punggung serat optik nasional palapa ring oleh Kementerian Kominfo.

Secara rinci, Menteri Johnny juga memaparkan jaringan internet cepat yang telah dibangun di Indonesia. Jaringan itu ditopang dengan kombinasi kabel serat optik, microwave dan satelit HTS.

“Kami menghubungkan kota-kota dengan deployment jaringan fiber dan microwave serta menggunakan 5 satelit nasional, dan 4 satelit asing yang disewa. Kemudian Indonesia telah membangun lebih dari 533.000 BTS untuk mengirimkan jaringan broadband seluler ke penerima,” jelasnya.

Dan kemudian menurut rencana, pemerintah akan meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023. “Kami berharap proyek ini dapat menyediakan akses inter net di 150.000 titik akses publik dari total 501.000 titik akses publik di seluruh nusantara. Satelit ini akan memiliki total kapasitas 150 Gbps yang akan tiga kali lebih besar dari 9 satelit yang ada di orbit Indonesia,” papar Johnny.

Melalui peluncuran itu diharapkan bisa mengurangi blank spot di titik layanan publik yang sulit dijangkau oleh penyedia jaringan terestrial. “Dari 150.000 titik akses publik, 93.900 titik untuk mendukung sektor pendidikan, 47.900 titik untuk melengkapi pelayanan publik daerah, 7.600 untuk mendukung pelayanan pemerintah lainnya termasuk kesehatan,” tutupnya.