Jakarta, – Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India kembali memblokir 43 aplikasi seluler China, termasuk didalamnya situs belanja raksasa AliExpress. Aplikasi selular tersebut dilarang, karena dianggap bertentangan dengan pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi milik negeri Bollywood itu.

Pemerintah India melalui siaran pers resminya, menjelaskan tindakan ini diambil berdasarkan masukan pusat koordinasi kejahatan daring, Kementerian Dalam Negeri India, yang berdasarkan laporannya menilai banyak aplikasi asal China saat ini terlibat aktivitas merugikan kedaulatan dan intergritas, pertahanan, Keamanan sekaligus ketertiban India.

Sebelumnya pemerintah India juga telah memblokir 59 aplikasi asal China pada 29 Juni 2020, dan pada 2 september kembali melarang 118 aplikasi lainnya. Dari pelarangan itu, sejumlah aplikasi asal China yang populer di India seperti Bigo Live, Tiktok atau PUBG Mobile musti diberedel, dengan aturan yang sama yaitu berdasarkan pasal 69A.

Pemblokiran itu tentu merugikan bagi perusahaan digital China, padahal Alibaba tercatat sebagai investor besar di perusahaan teknologi finansial (fintech) India Paytm, sekaligus yang mendukung dibalik penjualan kebutuhan pokok di aplikasi BigBasket. Kemudian atas kejadian ini, raksasa teknologi asal Tiongkok itu juga menunda rencananya untuk berinvestasi kembali di perusahaan-perusahaan India akibat pemblokiran tersebut.

Baca juga: Game Pengganti PUBG Mobile Segera Hadir di India

Merespon hal itu, dikutip dari indiatimes pemerintahan China melalui kedubesnya di India, menentang keras dan menyebut tindakan pemblokiran tersebut sangat tidak beralasan. “Kami dengan tegas menentang langkah pelarangan terhadap aplikasi China atas nama ‘keamanan nasional’. Pemerintah (China) selalu mewajibkan perusahaan kami di luar negeri untuk mematuhi aturan internasional, beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan, serta mematuhi ketertiban umum dan mengkedepankan moral yang baik,” kata kedutaan China.

Dan langkah pelarangan yang berulang kali dihadapi perusahaan digital China juga diangap sebagai bentuk ketidakadilan bisnis dan kesewenang-wenangan. “Kami berharap pihak India menyediakan lingkungan bisnis yang adil, tidak memihak dan tidak diskriminatif bagi semua pelaku pasar dari berbagai negara termasuk China, dan memperbaiki praktik diskriminatif yang melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” tegasnya.

Sementara itu kebijakan yang diambil pemerintahan India, terhadap apliaksi asing China dianggap sebagai langkah yang baik, karena dapat memperkuat serta mendorong peran startup lokal untuk berkontribusi di negerinya sendiri.

Hal ini disampaikan oleh Dr Ajay Data, Pendiri dan CEO VideoMeet (Aplikasi Video/Audio Conference) yang menjelaskan basis pengguna selular di India sepenuhnya mendukung langkah pemerintah untuk memblokir keberadaan aplikasi yang merusak kedaulatan karena adanya ketegangan geopolitik.

“Tapi disamping  itu juga sebagai momentum yang tepat bagi komunitas teknologi dan TI India untuk sama-sama bekerja membuat kerangka kerja TI dalam negeri lebih tangguh. Dukungan untuk aplikasi lokal ini akan membantu kami untuk mendunia,” ungkap Ajay.