Jakarta –

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Daeng M Faqih angkat bicara soal polemik vaksin Nusantara. Menurutnya, vaksin berbasis sel dendritik besutan eks Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto ini seharusnya tak hanya mengandalkan nasionalisme saja.

“Karena niatnya nasionalisme, sudahlah protokolnya cincai, nggak papa lah, kan nggak bisa begitu. Prosedur dan protokolnya itu harus juga disesuaikan, jangan hanya dipikir niat nasionalisme ini sendiri,” tegas dr Daeng dalam diskusi daring bertema ‘Siapa Suka Vaksin Nusantara’, Sabtu (17/4/2021).

Terlebih, kata dia, teknologi dendritik bukan barang baru di Indonesia. dr Daeng menyebut platform dendritik pernah diuji coba untuk terapi kanker dan penelitiannya masih terus berjalan.

Perihal uji vaksin Nusantara yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto tanpa seizin BPOM, dr Daeng menilai semua vaksin COVID-19 yang kemudian dipakai di masyarakat harus diawasi pihak BPOM lantaran otoritas obat dan vaksin di Indonesia hanya berasal dari BPOM.

Tanpa lampu hijau mereka, tidak ada pihak manapun yang disebut dr Daeng berwenang memberikan izin penelitian hingga izin edar obat atau vaksin.

“Kita tahu protokol itu yang melakukan penilaian, itu hanya BPOM di Indonesia, jadi kalau bukan BPOM yang melakukan pengawasan dan penilaian siapa? Negara hanya melakukan amanahnya ke BPOM, kalau orang lain atau pihak lain itu tidak ada kewenangan,” jelas dr Daeng.

“Apakah mampu pihak lain? Oh banyak yang mampu, Kemenkes pun mampu penilaian terhadap protokol itu mampu, tapi tidak memiliki otoritas wewenang dari negara,” pungkasnya.