Jakarta, – Twitter berencana akan mendirikan kantor perwakilan di Turki, sebagai syarat agar dapat terus beroperasi. Hal ini disebabkan undang-undang internet kontroversial di negara itu yang berlaku Juni lalu, dimana berdasarkan aturan tersebut, perusahaan media sosial yang memiliki lebih dari 1 juta pengguna harus menyimpan data pengguna lokal di dalam negeri.

Hal ini diperlukan untuk menjawab permintaan untuk menghapus konten yang melanggar privasi dalam waktu 48 jam. Jika perusahaan menolak untuk mematuhinya, mereka dapat menghadapi denda, larangan iklan, dan akhirnya pengurangan bandwidth yang dapat membuat platform mereka tidak dapat digunakan.

Baca juga: Nokia 5.4 Resmi Meluncur, Ini Dia Spesifikasinya!

“Kami tetap berkomitmen untuk melindungi data orang-orang di Turki yang menggunakan Twitter. Kami akan terus bersikap transparan tentang bagaimana kami menangani permintaan dari pemerintah dan penegak hukum di sana, ”kata Twitter dalam pernyataan resminya.

Pihak berwenang di Turki telah mendenda Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok masing-masing 40 juta lira (sekitar $ 5,1 juta) pada tahun 2020 karena gagal menunjuk perwakilan lokal perusahaan. Facebook, TikTok, dan YouTube telah mendirikan badan hukum yang diwajibkan di negara ini.

Baca juga: Pengamat: OTT Asing Bakal Tunduk Oleh RPP Postelsiar

Awal tahun ini, Twitter termasuk di antara perusahaan media sosial yang menerima larangan beriklan di Turki berdasarkan undang-undang baru tersebut.

Pemerintah Turki mengatakan bahwa Undang-undang Internet 5651, demikian undang-undang tersebut disebut, diperlukan untuk melindungi hak-hak pengguna media sosial di negara tersebut, dan untuk memerangi aktivitas criminal yang melancarkan aksinya melalui daring.

Kendati aturan ini sangat mengikat, beberapa organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa undang-undang yang dibentuk pemerintah Turki tersebut adalah bentuk dari penyensoran yang membahayakan akses ke informasi, di negara yang menurut catatan Associated Press memiliki sejarah membatasi kebebasan berbicara.