Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku heran lantaran anggaran stunting salah satunya dipakai untuk mengganti pagar puskesmas. Hal ini disebutnya terjadi saat penyerapan dana untuk pemberian makanan anak dan ibu hamil terbilang rendah yakni hanya Rp 34 triliun dari Rp 77 triliun yang dianggarkan untuk 283 subkegiatan.

“Termasuk ganti pagar Puskesmas rusak ini masuk dalam kategori stunting. Nah, hal seperti ini kita mungkin ketawa, tapi ini menggambarkan bahwa betapa banyak PR untuk kita,” kata Sri Mulyani dalam Launching Modul Sinkronisasi Krisna Renja, dikutip Kamis (16/3/2023).

“Seperti saya tadi sampaikan yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri,” tegasnya.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, perlu pengecekan lebih lanjut apakah anggaran yang dimaksud Sri Mulyani termasuk dana yang dikelola Kemenkes RI. Mengingat, persoalan stunting lebih banyak berada di bawah koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Stunting itu yang koordinasi BKKBN kan, kita nggak tahu kalau stunting buat pagar. Itu mesti dicari APBN, apakah APBN-nya yang dikelola Kemenkes atau nggak, itu susahnya, kenapa bisa pagar jadi buat stunting?” beber dr Nadia saat ditemui di Gedung Kemenkes RI Rabu (15/3/2023).

BKKN Buka Suara

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo menyebut dana yang dikelola BKKBN dalam persoalan stunting hanya meliputi Keluarga Berencana, pembentukan tim hingga pendampingan keluarga serta pelayanan KB. “Sedangkan untuk pengadaan makanan ada di Kemenkes RI,” sebutnya saat dihubungi detikcom Kamis (15/3).

“BKKBN sama sekali tidak mengalokasikan dana ke Puskesmas,” bantahnya.

Adapun 34,1 triliun dana yang terserap terkait pengelolaan stunting terbagi menjadi 23,3 triliun melalui Kemensos untuk PKH hingga bantuan pangan non tunai dan sisanya sebanyak 8,2 triliun di Kemenkes yang dialokasikan untuk penerima bantuan iuran BPJS dan makanan tambahan.

“Yang dimaksud langsung kepada ibu dan balita mungkin yang intervensi spesifik, sedangkan lainnya itu disebut intervensi sensitif,” terang Hasto.

Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting salah satunya ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Data alokasi anggaran 2022 terkait stunting menunjukkan Intervensi spesifik lebih sedikit terserap yakni 4,1 triliun, sementara sensitif mencapai 29,2 triliun. Padahal, intervensi spesifik berperan penting dalam pengaruh penurunan angka stunting.

Salah satu hal yang menjadi catatan adalah capaian remantri dan bumil konsumsi TTD sesuai standar, serta program konsumsi MPASI anak 6-23 bulan.

detikcom sudah berupaya menghubungi Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Endang Sumiwi, tetapi hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.