Jakarta –

Menyambut Hari Keluarga ke-28, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengajak keluarga Indonesia untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman stunting.

Hasto menyampaikan semua keluarga indonesia dapat berisiko stunting. Dalam hal ini, anak akan mengalami gangguan pertumbuhan secara fisik maupun perkembangan intelektual. Kondisi ini dapat disebabkan karena kekurangan gizi selama periode awal tumbuh kembang anak.

“Saat ini satu dari empat anak yang lahir di Indonesia mengalami stunting, di dunia, Indonesia berada pada posisi ke 5 sebagai negara yang memiliki kasus stunting terbanyak. Kondisi ini dapat berdampak pada generasi penerus bangsa di masa depan anak, dengan kondisi stunting anak-anak akan sulit untuk bermain dan belajar, serta mempengaruhi kualitas kesehatan mereka di masa depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).

Hasto menyampaikan BKKBN telah melakukan penajaman target sasaran intervensi untuk melakukan percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia. Adapun upaya ini meliputi intervensi terhadap calon pengantin, janin dan bayi dalam 1.000 hari pertama kehidupan pada masa ibu hamil dan masa pasca persalinan.

Dalam pelaksanaannya, Hasto mengatakan pihaknya juga menggandeng seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah hingga organisasi masyarakat.

“BKKBN melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader di lapangan bekerjasama dengan seluruh lintas sektor terkait, organisasi masyarakat dan pemerintah daerah bersinergi menyatukan gerak dan langkah untuk mewujudkan keluarga berkualitas dengan lahirnya generasi yang sehat bebas stunting,” katanya.

Selain itu, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini, dikatakan Hasto, juga telah melalui uji klinis, telaah dan diskusi para ahli serta lembaga berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemberian vaksin aman dan sekaligus sebagai upaya preventif menghadapi COVID-19

“BKKBN ditugaskan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19 pada ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 12-18 tahun. Untuk itu, dalam momentum hari keluarga nasional akan dimulai program vaksinasi bagi kelompok sasaran tersebut,” katanya.

Di momen Hari Keluarga Nasional ini, Hasto juga mengajak masyarakat untuk kembali menumbuhkan kesadaran membentuk generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas.

“Wujudkan keluarga berkualitas bebas stunting untuk mendukung tercapainya indonesia maju,” pungkasnya.

Sebagai informasi, BKKBN telah membuat 10 pokok perubahan program kerja untuk mengawal ibu hamil dan mendampingi keluarga Indonesia. Program ini dilakukan dengan cara pendataan dan penapisan, pendampingan, pemantauan dan audit kasus. Adapun 10 pokok perubahan tersebut meliputi:

1. Pendataan keluarga berisiko tinggi (risti) stunting melalui Pendataan Keluarga dan diupdate dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)

2. Pendampingan keluarga risti stunting oleh kader KB, PPKBD dan Sub PPKBD

3. Penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana jamban dan air bersih

4. Penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana rumah sehat

5. Pendampingan dan penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan asupan gizi

a. Oleh kader sehat

b. PPKBD sub PPKBD

c. PKK dan dasa wisma

6. Pendampingan dan penapisan kesehatan reproduksi semua remaja/pemuda 3 bulan pra nikah

a. Pendataan oleh BKKBN dan KUA, camat dan desa

b. Pemeriksaan dan terapi oleh Puskesmas

7. Penapisan, pendampingan semua PUS/ keluarga dengan ibu hamil

a. dilakukan oleh bidan

b. dibantu kader sehat, PPKBD, Sub PPKBD

c. PKK , dasa wisma

8. Pendampingan, penapisan keluarga dengan PUS pasca persalinan untuk pemberian ASI eksklusif dan KB PP oleh kader sehat, PPKBD di bawah Bidan

9. Penapisan, pendampingan keluarga dengan 1.000 HPK: pemantauan tumbuh kembang dan penggunaan kontrasepsi yang dilakukan oleh bidan, dibantu kader sehat, PPKBD, Sub PPKBD, PKK, dasa wisma

10. Komponen pendukung audit kejadian stunting di tingkat kecamatan dengan pembangunan sistem IT/IOT/ aplikasi baru pendukung rencana aksi oleh camat dibantu oleh PKB, PLKB, pimpinan puskesmas, pakar.