Jakarta –

DKI memperpanjang PSBB (pembatasan sosial berskala besar) transisi, namun berencana memberlakukan kembali kebijakan ganjil genap. Diperkirakan banyak yang akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Hal ini juga bisa menambah jumlah penumpang transportasi publik dari sebelum kebijakan ini diberlakukan lagi. Dengan ruang transportasi publik yang tertutup, dipadati banyak orang, dan memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia di sana, makar sisiko penularan virus Corona akan meningkat.

Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas pemberlakukan kebijakan ini. Mereka harus memastikan protokol kesehatan yang dianjurkan, diberlakukan dengan baik.

“Pemda (pemerintah daerah) harus bertanggung jawab. Memastikan protokol kesehatan itu benar-benar dijaga dan diterapkan di semua pelayanan transportasi publik,” kata Pandu saat dihubungi detikcom, Minggu (2/8/2020).

Selain itu, ada beberapa hal lain lagi yang perlu diterapkan untuk mencegah penularan virus Corona di area transportasi publik. Salah satu di antaranya adalah peningkatan pelayanan publik yang telah disediakan.

“Meningkatkan jam layanan, frekuensi layanan, terus kalau ada orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dilarang masuk, dan dilarang memanfaatkan pelayanan publik,” tegas Pandu.