Jakarta –

Vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menuai pro-kontra di kalangan para ahli. Vaksin tersebut kini tengah memasuki uji klinis tahap kedua di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang.

Ahli epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan vaksin Nusantara dengan alasan kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia. Mengapa?

Pandu memberikan dua catatan terkait hal ini. Pertama, teknologi sel dendritik yang digunakan pada vaksin Nusantara merupakan terapi yang bersifat personal, yang biasanya digunakan pada pasien kanker.

Kedua, dalam pembuatannya, vaksin Nusantara membutuhkan berbagai peralatan yang canggih, ruang steril, dan inkubator CO2. Belum lagi adanya risiko vaksin terkontaminasi dengan mikroba penyebab infeksi, karena dibuat secara personal yang bisa saja pembuatannya tidak memenuhi terstandar.

“Jadi, sebenarnya sel dendritik untuk terapi bersifat individual. Dikembangkan untuk terapi kanker, sehingga tidak layak untuk vaksinasi massal,” kata Pandu, dalam siaran pers yang dilihat detikcom, Sabtu (20/02/2021).

Oleh karena itu, ia meminta untuk pembuatan vaksin Nusantara agar dihentikan. Terlebih, menurut Pandu, pembuatan vaksin ini menggunakan anggaran pemerintah.

“Itu kan menggunakan anggaran pemerintah (Kemenkes) atas kuasa pak Terawan sewaktu menjabat Menkes,” tegasnya.

Sementara itu, ahli biomolekuler dan vaksinolog, Ines Atmosukarto, mengatakan bahwa data hasil uji klinis fase 1 vaksin Nusantara hingga kini belum di-publish ke data uji klinis global, sehingga data keamanannya belum terjamin.

“Seharusnya tercatat semua di situ, terakhir saya cek belum ada update hasil uji klinisnya. Apakah vaksin tersebut aman, datanya belum aman,” kata Ines.

Meski begitu, pihak pengembang vaksin Nusantara mengaku telah mengirimkan hasil uji klinis fase 1 ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dievaluasi. Namun, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menyebut belum ada kepastian soal kapan hasil uji klinis Fase 1 vaksin tersebut bisa dikeluarkan.

“Kami baru menerima hasil uji klinik Fase 1-nya, jadi masih dievaluasi oleh timnya direktur registrasi dari BPOM dengan tim ahli untuk kelayakan apakah bisa segera kita keluarkan protokol untuk uji Fase 2-nya karena hasil dari Fase 1-nya baru kami terima,” ucap Penny, Jumat (19/2/2021).