Jakarta, – Persoalan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk membungkam keberadaan ponsel illegal, kini merembet panjang ke drama penuhnya kapasitas mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR) hingga berakibat mengganggu proses registrasi IMEI produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) legal terbaru.

Pengamat industri gadget Lucky Sebastian, menyampaikan dampak krusial dari masalah ini jika berlarut-larut akibatnya malah bukan terkesan lagi untuk melindungi masyarakat, membantu vendor resmi untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja. “Tetapi malah merugikan. Kita sadar bahwa industri ponsel ini sudah bukan lagi sekedar urusan vendor penjual dan masyarakat pembeli, tetapi yang bergantung dengannya sangat banyak. Mulai dari para pekerja pabriknya, distributor, retail besar hingga toko-toko kecil, para SPG, penyedia aksesoris, operator, fintech dan lain sebagainya,” ujarnya kepada Kamis (4/11) siang.

Baca juga: Kebijakan Blokir IMEI Terbentur Sejumlah Kendala

Menurutnya apa yang diungkapkan pemerintah, yang menjelaskan kapasitas CEIR baik-baik saja, dan dapat menampung lagi IMEI  justru bertolak belakang di lapangan. “Bahkan cenderung saling lempar. Seperti pada release yang diedarkan Kominfo tersebut diberitakan kalau ada persoalan diminta ke operator. Kita lihat berdasarkan pengalaman yang IMEI-nya awalnya tidak masalah, kemudian jadi terblokir saat cleansing, ketika datang ke operator, operator sendiri tidak tahu apa-apa, dan menyarankan ke Bea Cukai atau Kemenperin,” tuturnya.

Menurutnya ini cukup mengherankan bagaimana konsumen secara pribadi yang seharusnya memang berurusan dengan operator, “tiba-tiba berurusan dengan institusi seperti kemenperin,” tambah Lucky.

Secara praktik tak dipungkiri memang ada masalah di tahap operasionalnya, yang mungkin para pemangku kebijakan tidak melihatnya, dan menganggap dengan dikeluarkan  kebijakan akan jalan dengan sendirinya, padahal di level vendor atau bahkan konsumen faktanya terjadi banyak masalah.

“Persoalannya saya kira ada di kerjasama institusi yang bersangkutan yang masih kurang, karena ini melibatkan banyak kementerian dan pelaksana dari operator.  Memang disampaikan segala perbaikan akan dilakukan sambil jalan, tetapi perbaikan ini sepertinya tidak bisa berlangsung dengan cepat, seperti cleansing, hampir 3 minggu, dan ternyata belum tuntas, aplikasi misal pelaporan di operator sepertinya belum ada, kejelasan sosialisasi untuk masyarakat pun masih simpang siur,” papar Lucky.

Baca juga: Pengamat: Langkah Penanggulangan Tercepat Dengan Menambah Kapasitas CEIR

Sarannya sebaiknya ketika implementasinya banyak yang kurang, setiap progres sebaiknya dibuat transparan dan mudah diakses, melalui berita di media misalnya, sehingga masyarakat tidak menjadi skeptis bahwa proyek pembatasan IMEI ini memang benar dibuat untuk tujuan mulia menjaga masyarakat.

“Kalau tidak akan menjadi banyak argumen, sehingga melahirkan banyak tuduhan yang mungkin salah, dan nanti pemerintah sendiri yang repot menanganinya sebagai hoax,” tandasnya.