Jakarta –

Dalam upaya mencegah kehadiran gelombang tiga COVID-19, pemerintah menghapus cuti bersama pada 24 Desember 2021 untuk menekan mobilitas masyarakat. Pemerintah beralasan libur akhir tahun bisa menimbulkan mobilitas yang tinggi dan potensi lonjakan kasus COVID-19.

Dicky Budiman, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, mengatakan kebijakan yang diambil pemerintah akan cukup membantu agar tidak ada lonjakan kasus. Meski begitu, Dicky berpendapat perlu ada kebijakan lain agar pencegahan tersebut bisa lebih efektif.

“Saya kira itu langkah yang akan cukup membantu, ya. Tapi bicara efektivitas tentu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kebijakan di sektor lain yang saling menunjang,” ucap Dicky kepada detikcom, Rabu (27/10/2021).

Dicky melanjutkan, kebijakan yang diambil pemerintah harus didukung dengan kebijakan di masing-masing kantor. Misalnya kantor memberikan insentif ketika para karyawannya tidak keluar daerah. Selain itu, sistem pemantauan pun penting untuk dilakukan agar karyawan tidak mencuri kesempatan bepergian.

Di samping itu, Dicky menjelaskan terdapat lima hal yang bisa dilakukan dalam upaya mencegah gelombang ketiga. “Pertama, imunitas masyarakat yang harus dikejar dengan vaksinasi. Kedua, vaksin booster bagi kelompok rawan seperti tenaga kesehatan dan penderita komorbid,” jelas Dicky.

Faktor ketiga adalah penguatan 3T (testing, tracing, treatment). Dicky menekankan pentingnya testing bagi orang-orang yang bepergian. Sementara itu, faktor keempat adalah penguatan 5M.

“Tidak bepergian dan tidak liburan tapi tidak pakai masker ya sama saja. Yang kelima dan terakhir, penguatan surveillance genomik yang pembatasan pintu masuk agar memantau varian-varian baru,” pungkas Dicky.

Dengan demikian, penghapusan cuti bersama bisa berdampak terhadap pencegahan terjadinya gelombang ketiga, namun tetap perlu peran multisektor dari kantor-kantor dan masyarakat.