Jakarta –

Pandemi Corona di Indonesia sudah berjalan lebih dari satu tahun, bahkan lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi dengan catatan kasus lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Lebih dari lima hari belakangan ini, kasus COVID-19 terus naik di atas 10 ribu kasus.

Pemerintah memilih memperkuat strategi PPKM mikro ketimbang menanggapi respons pakar soal lockdown. Menurut pakar epidemiologi Universitas Griffith Dicky Budiman, pemerintah boleh saja tak memilih lockdown, tetapi opsi strategi lockdown tetap perlu disediakan lantaran kondisi wabah COVID-19 saat ini belum mencapai yang terburuk.

“Kalau (lockdown) sekarang tidak disiapkan ya nggak apa-apa, asal penerapan strategi yang saat ini dilakukan misalnya pembatasan di perkantoran yang bekerja hanya 25 persen, 75 persen lagi WFH, itu dilaksanakan dengan benar,” jelas Dicky saat dikonfirmasi detikcom Rabu (23/6/2021).

“Ini harus dilakukan dari pusat hingga daerah, nah ini bagaimana monitoringnya, karena kalau ini juga tidak dilaksanakan, di daerah-daerah, baik di perkantoran, pemerintah BUMN, dan swasta ini masih seperti itu, masih tetap bekerja biasa, ya kita makin jauh dari upaya mengendalikan pandemi,” wanti-wanti Dicky.

Dicky kembali mewanti-wanti, monitoring jika lockdown tak diterapkan harus dijaga ketat. Pandemi COVID-19 tak akan kunjung terkendali jika akhirnya penerapan aturan tidak diawasi dengan tegas di lapangan.

“Masalahnya usainya itu bisa lama banget, bisa sampai tahun depan kok, gitu, nah ini yang harus kita cegah, masa kritisnya ya bisa sampai akhir Juli Agustus, risiko kematian yang banyak itu yang harus kita cegah,” bebernya.

“Dan tapi bila kita tidak menerapkan implementasi-implementasi pembatasan ini, itu akan membuat pemulihan di luar sektor masih jauh, apalagi kesehatannya,” pungkasnya.