Jakarta –

Regulator obat China memberikan lampu hijau untuk penggunaan vaksin mRNA pertama buatan asing yakni vaksin COVID-19 Pfizer. Vaksin Pfizer akan jadi vaksin buatan asing pertama yang akan dapat lisensi penggunaan darurat di China.

Fosun Pharma yang berbasis di Shanghai dan menjadi pengimpor vaksin Pfizer mengatakan Administrasi Produk Medis Nasional (NMPA) baru-baru ini menyelesaikan tinjauan panel ahli vaksin Corona yang dikembangkan Pfizer-BioNTech.

Dikutip dari laman Strait Times, pekan lalu, Fosun mengatakan vaksin Pfizer atau BNT162b2 sedang menjalani tinjauan administratif. Ketua perusahaan Wu Yifang mengatakan pada rapat pemegang saham bahwa pembuat obat itu menargetkan untuk memulai produksi uji coba dalam negeri pada akhir Agustus.

Majalah berita lokal Caixin, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan NMPA, mengatakan regulator sedang mempertimbangkan pemberian BNT162b2 kepada mereka yang telah divaksinasi penuh sebagai booster. Tidak jelas siapa yang akan diprioritaskan untuk vaksin booster.

Sejauh ini sebagian besar vaksin yang dikembangkan di China menggunakan metode inactivated. Vaksin tersebut dilaporkan memiliki tingkat kemanjuran yang lebih rendah daripada Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca.

Komisi Kesehatan Nasional (NHC) dalam pembaruan hariannya mengatakan bahwa pada Selasa (20/7/2021), 1,4 miliar dosis vaksin COVID-19 telah diberikan di China. Pemerintah China menggunakan tiga jenis vaksin buatan sendiri yakni Sinovac, Sinopharm, dan Cansino.

Cakupan vaksinasi COVID-19 yang tinggi di China tidak terlepas dari aturan daerah yang ‘memaksa’ penduduk melakukan vaksinasi. Aturan tersebut juga melarang anak-anak dari orangtua yang belum divaksin untuk pergi ke sekolah.

“Mereka yang belum disuntik harus bergegas untuk menghindari mempengarhi kembalinya anak Anda ke sekolah,” bunyi sebuah pengumuman di Provinsi Guangxi Barat.

Kebijakan ini bertentangan dengan otoritas kesehatan pusat yang menyatakan bahwa vaksinasi harus dilakukan dengan sukarela. Mereka juga bebera[a kali mengendalikan pejabat daerah yang sewenang-wenang dalam memberlakukan aturan vaksinasi.