Jakarta –

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan tak pilih kasih soal pengawasan uji vaksin Nusantara. Hal ini sekaligus menanggapi tudingan komisi IX DPR RI soal ‘political will’ Penny K Lukito sebagai kepala BPOM.

“Sinyalemen itu salah karena BPOM tidak pernah pilih kasih. BPOM mendukung apapun bentuk research apabila sudah siap masuk ke uji klinik,” kata Penny saat jeda acara pengawalan vaksin Merah Putih di Jakarta dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (13/4/2021).

BPOM ditegaskan sudah mengawal uji klinis vaksin Nusantara sejak pertama kali dikembangkan. Namun, catatan BPOM terkait beberapa hal yang perlu dikoreksi dalam penelitian disebut Penny tak kunjung diperbaiki.

“Pendampingan sudah dilakukan sangat intensif mulai dari sebelum uji klinik, PPUK sudah dikeluarkan, ada komitmen yang harus dipenuhi,” ujar Penny.

Penny menyayangkan tak kunjung ada progres dari para peneliti vaksin Nusantara soal evaluasi BPOM dalam uji klinis pertama vaksin berbasis sel dendritik yang diprakarsai eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Maka dari itu, sinyal BPOM untuk menyetujui uji vaksin Nusantara tak bisa dilanjutkan.

“Komitmen correction action atau prevention action sudah diminta dari awal, tapi diabaikan, diabaikan, diabaikan. Tetap tidak bisa, nanti kembali lagi ke belakang. Jadi berbagai aspek, good clinical practice dan good manufacturing practice untuk produksi vaksin belum terpenuhi,” ujar Penny.

Pakar spesialis paru Dr dr Erlina Burhan MSc SpP (K) juga menyebut catatan BPOM soal evaluasi vaksin Nusantara bukan untuk menghalangi kelanjutan uji klinis. Namun, untuk memastikan pengawalan keamanan sudah sesuai dengan aturan BPOM yang selama ini berlaku.

“Badan POM selain memberikan izin, mereka mendampingi, memfasilitasi, dan untuk mengoreksi apabila ada beberapa kesalahan juga meminta kita untuk memperbaiki,” kata Erlina dalam kesempatan yang sama.

Diberitakan sebelumnya, beberapa anggota Komisi IX DPR RI akan disuntik vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (14/4/2021).

“Bagi yang memenuhi syarat uji klinis, masuk data uji klinis. Bagi yang tidak memenuhi syarat uji klinis masuk untuk pengobatan diri sendiri,” jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena detikcom, Selasa (13/4/2021).

Kritik komisi IX DPR RI soal tudingan BPOM tak independen kerap disampaikan di beberapa kesempatan rapat kerja bersama DPR. Salah satu yang sempat jadi sorotan adalah pernyataan anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay.

“Saya minta, setiap vaksin yang datang ke RI ini protokolnya dibuat sama. Tolong itu AstraZeneca jangan dipakai dulu, kalau perlu buang saja itu lalu dipulangkan, walaupun itu vaksin gratis. Karena protokolnya tidak sama dengan kemarin Sinovac itu,” kata Saleh dalam raker Komisi IX yang disiarkan melalui YouTube, Rabu (10/3/2021).

“Ini giliran vaksin Nusantara kenapa ini harus begono-begini, sementara pada saat vaksin asing datang ke Indonesia, EUA dipercayakan kepada negara lain,” lanjutnya.