Semarang –

Capaian vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah (Jateng) baru mencapai 2,5 juta orang, masih jauh dari target 28,2 juta. Oleh sebab itu, Pemprov Jateng akan menerapkan strategi mendekatkan sentra vaksinasi ke warga.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan stok vaksin memang masih menjadi kendala. Ia menjelaskan sudah ada lagi kiriman 27 ribu dosis vaksin yang terdiri dari Sinovac dan Astrazeneca.

“Vaksinasi jalan terus cuma memang jatah kita tidak terlalu tinggi tapi Allhamdulilah sudah mulai mendapatkan bantuan dan setiap Senin-Selasa pasti terkirim. Dan hari ini kita mendapatkan kiriman 27 ribu maka kabupaten kota sudah teriak-teriak semuanya ‘kami siap’, dan ini di luar Sinovac ada Astrazeneca. Maka tadi saya sampaikan ini ada Astrazeneca siapa yang mau ‘siap pak, apa aja pokoknya,'” kata Ganjar di kantornya, Senin (26/7/2021).

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo, mengatakan saat ini sudah ada 2,5 juta warga Jateng yang mendapatkan vaksinasi. Namun kini target vaksin hingga akhir tahun bertambah menjadi 28,2 juta.

“Tapi orang yang sudah divaksin ada 2,5 juta orang sudah divaksin, ya dari sasaran kita yang 28,2 juta orang, itu tambah remaja, dulu kan 18 tahun ke atas jadi sekarang kan tambah banyak kekurangan itu, harus kita kejar sampai Desember,” kata Yulianto.

Terkait stok vaksin, ia menjelaskan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sedangkan untuk percepatan vaksinasi maka dilakukan strategi mendekatkan sentra vaksinasi contohnya ke kantor desa atau kantor kelurahan.

“Makanya arahannya pak Gubernur kita menggeser strategi dari sentra-sentra vaksin yang berpusat di kota itu di geser ke sentra ke yang lebih kecil di tingkat Kecamatan, desa, atau kelurahan. Kalau sentranya di tingkat provinsi seperti Semarang Kota, Kabupaten, dan sebagainya yang relatif yang mudah mengakses itu hanya kalangan-kalangan terbatas,” ujarnya.

Strategi mendekatkan sentra vaksinasi ke tempat tinggal warga itu sudah diterapkan di Kota Semarang. Sudah ada 4 kelurahan di 2 Kecamatan yang menerapkan itu karena daerah-daerah yang ditentukan tersebut merupakan daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi.