Jakarta –

Pemerintah, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), didorong untuk membuat regulasi terkait bahaya cemaran senyawa Bisphenol A (BPA) yang ada pada plastik kemasan pangan. Pasalnya, BPA sangat berbahaya bagi balita, bayi, dan janin.

Nia Umar selaku Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) mengatakan isu BPA sebenarnya telah dibahas oleh beberapa negara di Eropa sejak lama. Namun, pembahasan itu masih sedikit di Indonesia.

“Dengan dialog ini kita berharap bisa mengangkat kesadaran masyarakat bahaya BPA bagi kesehatan, serta mengajak pemerintah mengatur regulasi ini,” tutur Nia Umar, dalam diskusi publik virtual yang digelar oleh Centre for Public Policy Studies (CPPS), Rabu (12/10/2021).

Ia menjelaskan kandungan BPA itu banyak ditemukan pada merek botol susu bayi, seperti peralatan makan, gelas plastik, dan lapisan kaleng makanan dan minuman. Plastik polikarbonat yang dipanaskan ulang membuat BPA larut ke dalam pangan, sehingga bayi yang mengonsumsi makanan berisiko menelan BPA.

“BPA berbahaya ketika ada pemanasan berulang dari plastik. Jadi, memang BPA ini problematis karena ada di mana-mana. Di Eropa, barang mengandung BPA sudah jelas tidak boleh sama sekali. Tidak hanya di botol dot bayi, tetapi juga di wadah makanan,” tambahnya.

Pemerintah didesak membuat regulasi

Nia menuturkan BPA juga dapat memiliki sifat seperti hormon dan muncul di lingkungan sekitar, seperti penggunaan kemasan air galon.

“Bayangkan, air galon ini melalui rantai pengiriman yang panjang, dan jika di jalan cuaca panas, maka kandungan BPA bisa larut dalam air yang kita konsumsi,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada masyarakat untuk menghindari BPA, tidak mengonsumsi makanan kaleng, dan tidak memanaskan plastik kemasan. Dalam hal ini, ia berharap agar pemerintah segera membuat regulasi untuk mengatur kemasan yang mengandung BPA.

“Harus ada aturan yang tegas dan kampanye resmi yang ditayangkan di semua media yang berisi edukasi tentang BPA, dan BPOM perlu mengkaji ulang regulasinya,” tutup Nia.

Dokter spesialis anak, sekaligus anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Irfan Dzakir Nugroho, juga sependapat dengan hal itu. Menurutnya, Indonesia harus memiliki regulasi tentang BPA. Ia membandingkan dengan beberapa negara di Eropa yang melarang penggunaan BPA.

“Efeknya sangat luas di berbagai kelompok. Sudah banyak studi yang membuktikan hal tersebut, dan untuk mencegahnya dibutuhkan regulasi preventif yang menjauhkan masyarakat dari bahaya BPA,” tegas dr Irfan.

Lebih lanjut, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, mengatakan pemerintah harus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait risiko BPA terhadap kesehatan, khususnya kesehatan anak-anak.

“Hak itu adalah hak yang sangat fundamental yang dimiliki anak. Apalagi tadi disebutkan hampir 50% anak-anak di Indonesia belum menikmati air susu ibu (ASI),” katanya.

“BPOM sebagai wakil Pemerintah memilki kewenangan untuk melindungi masyarakat. Kalau kita ingin mendesain regulasi BPA yang tepat, maka kita harus kembalikan ke pemerintah,” tegasnya.

Respons Bappenas

Merespons hal ini, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tentang kesehatan ibu dan anak akan menjadi prioritas pemerintah. Meski secara khusus pihaknya tidak menangani BPA.

“Adanya kandungan yang berbahaya berupa BPA harus kita antisipasi. Regulasi detail seperti kandungan/komposisi itu ada di masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkait,” katanya.

Ia menyebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti melakukan edukasi secara promotif dan preventif, mempromosikan pola hidup sehat, dan penerapan cukai terhadap produk pangan yang berisiko tinggi untuk kesehatan.

“Namun kita juga perlu mempertimbangkan pertanyaan lain, seperti apakah ada alternatif selain BPA, apakah bahannya mudah dan lain sebagainya. Ada banyak kandungan kimiawi yang harus diperhatikan,” pungkasnya.