Jakarta –

Pemerintah secara resmi memutuskan untuk melakukan PPKM Darurat terhitung dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli. Adapun penerapan zonasi PPKM Darurat menggunakan zonasi pengendalian dari WHO yang membaginya ke dalam empat level, sedangkan pelaksanaan PPKM Mikro masih mengacu kepada perhitungan zonasi RT.

“Perlu diingat bahwa perubahan indikator penetapan pemberlakuan PPKM Darurat akan diterapkan selama periode ini dan ke depannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Perubahan ini sudah mewadahi masukan dari berbagai elemen baik jajaran kementerian/lembaga, akademisi, serta satuan profesi sehingga sudah diharapkan penanganan yang dihasilkan bisa konklusif,” jelas Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021).

Pada prinsipnya kedua dasar penetapan zonasi disesuaikan dengan kondisi terkini dan pelaksanaannya sudah disampaikan ke pemerintah daerah masing-masing untuk mencegah kebingungan saat proses pelaksanaannya.

Selain itu, Wiku menjelaskan bahwa selama PPKM Darurat, penerapan PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan di Pulau Jawa tetap berjalan sesuai Inmendagri terbaru. Sedangkan pengendalian PPKM Kab/Kota dan PPKM Mikro di luar Pulau Jawa dan Bali pun akan tetap mengacu kepada Inmendagri terbaru tersebut.

Wiku berharap, kebijakan tersebut dapat membuat penambahan kasus harian menjadi 10.000 kasus per hari secara nasional. Oleh karena itu, Satgas meminta masyarakat untuk melakukan aktivitasnya secara bijak.

“Khususnya saat berencana melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih baik di rumah jika tidak adanya kepentingan mendesak untuk melakukan aktivitas di luar rumah,” jelas Wiku.

Dengan adanya pengetatan kegiatan masyarakat Satgas berharap hal tersebut tidak membuat masyarakat panik. Menurut Wiku, upaya ini adalah bentuk pengorbanan untuk kondisi pengendalian COVID-19 yang tidak berlarut-larut dalam krisis.

Dia juga menegaskan bahwa pada prinsipnya kegiatan masyarakat tidak akan mati sepenuhnya. Hanya saja, lanjutnya, lebih terkendali dengan lebih matang melalui pasokan dukungan bantuan sosial yang akan terus berlanjut distribusinya.

“Penting untuk diingat bahwa kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat. Dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini pelaksanaan rapat antar-Forkopimda pun akan dikuatkan dengan pelaksanaan berlapis agar pelaksanaanya bisa transparan sampai ke tingkat komunitas,” pungkas Wiku.

(mul/mpr)