Jakarta –

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Dr. Sonny Harmadi mengatakan kasus COVID-19 di Indonesia selalu naik usai kalender libur panjang. Hal ini karena libur panjang meningkatkan mobilitas masyarakat, namun peningkatan mobilitas ini seringkali tidak diikuti oleh kepatuhan protokol kesehatan.

“Libur panjang cenderung menciptakan peningkatan mobilitas. Biasanya peningkatan mobilitas diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat, dan akhirnya kasus COVID-19 juga turut melonjak. Tidak hanya diikuti oleh lonjakan kasus, tapi juga diikuti oleh lonjakan kematian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/4/2021).

Hal tersebut diungkapkannya dalam Dialog Produktif bertema ‘Mudik Ditiadakan, PPKM Dilanjutkan’ yang diselenggarakan oleh KPCPEN.

Menurut Sonny, penambahan aturan atau adendum Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 sebagai upaya untuk menekan mobilitas penduduk saat mudik lebaran nanti. Di samping itu, perpanjangan PPKM Mikro juga dinilai menjadi kunci pemerintah untuk menekan penularan di daerah.

Lebih lanjut Sonny menjelaskan sejak minggu ketiga Januari 2021, kinerja Satgas COVID-19 kian membaik. Apalagi dengan pengetatan PPKM Mikro yang telah berhasil menurunkan kasus aktif dari 15,43 persen menjadi 6,12 persen.

“Penerapan PPKM Mikro hingga jilid 6 ini membuat kinerja kita membaik. Namun target WHO positivity rate harus di bawah 5%. Nantinya pada 4-17 Mei 2021 kita akan mendorong pemberlakuan PPKM Mikro tahap tujuh. Karena terbukti efektif mengendalikan kasus nasional dan kasus daerah,” terang Sonny.

Meskipun Indonesia sudah memulai program vaksinasi nasional, Sonny tetap mengimbau agar masyarakat mau belajar dari kasus lonjakan COVID-19 di India.

“India sebetulnya sudah menurunkan kasus COVID-19 dengan baik dengan tingkat vaksinasi 3 juta orang per hari, namun melonggarkan berbagai acara pertemuan dan keagamaan dengan peniadaan protokol kesehatan membuat program vaksinasi mereka jadi kurang efektif,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan pengetatan protokol kesehatan juga dilakukan di seluruh Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat. Upaya ini disebutnya berhasil menurunkan penularan COVID-19.

“Kini zona merah sudah tidak ada lagi di Sumatera Barat. Positivity rate kini 8,32%, dan skor kita sudah berada di risiko sedang secara nasional,” tuturnya.

Diungkapkan Mahyeldi, pihaknya terus berupaya untuk bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait dalam rangka menegakkan penerapan protokol kesehatan, khususnya di wilayah perbatasan Sumatera Barat.

“Kini pemerintah provinsi mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas perhubungan, Satpol PP, BNPB, untuk bersinergi di pos-pos perbatasan wilayah Sumatera Barat,” pungkasnya.

Mahyeldi menilai keberhasilan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar tidak lepas dari dukungan dan kepedulian masyarakat. Sumatera Barat, lanjutnya, sudah melaksanakan PPKM Mikro lebih awal. Seperti halnya yang dilakukan di Kota Padang.

“Kota Padang telah mengerahkan kongsi COVID-19 di tingkat RT/RW. Sehingga penanggulangan kasus COVID-19 bisa ditangani di lingkungan RT/RW,” tandasnya.