Jakarta –

Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga mengatakan larangan mudik oleh pemerintah semata-mata untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus sebagai upaya menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, dia berharap masyarakat kembali mempertimbangkan untuk mudik. Pertimbangkan tidak hanya ketika sampai di kampung halaman, tapi juga ketika saat di perjalanan. Menurutnya, larangan mudik bukan sekadar menjaga agar tidak tertular, juga mencegah agar tidak menulari.

“Sebab, bisa jadi saat berangkat mudik dalam keadaan sehat namun di perjalanan terpapar COVID-19 yang pada akhirnya menularkannya kepada orang tua dan saudara di kampung halaman,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/4/2021).

Arya mengingatkan kondisi yang saat ini terjadi di India. Menurutnya, WHO mencatat lebih dari 16 juta kasus konfirmasi positif di India saat ini, dengan angka kematian mencapai lebih dari 180 ribu. India tak hanya mengalami gelombang kedua COVID-19 tetapi sebuah tsunami. Rumah-rumah sakit menolak pasien karena tempat tidur dan oksigen tidak lagi tersedia.

“Ingat tidak ada mudik seharga nyawa manusia. Harap bersabar, sayangi keluarga di kampung halaman dengan tidak mudik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan banyak yang bisa dilakukan untuk melepas rindu dengan orang tua dan kampung halaman. Apalagi saat ini teknologi juga sudah masuk ke seluruh pelosok tanah air.

“Untuk saat ini, sapa dulu orang tua dan saudara dengan teknologi yang ada, bisa melalui sambungan telepon,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo yang mengajak masyarakat agar pelaksanaan mudik Idul Fitri tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 dapat dilakukan melalui jarak jauh secara virtual.

“Salah satu solusi dalam mengatasi kerinduan terhadap keluarga untuk tidak mudik ini adalah melakukan berbagai upaya silaturahmi secara virtual,” imbuh Doni usai melakukan Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC PEN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/4).

Dalam implementasinya, Doni berharap agar tiap-tiap posko yang ada di daerah dapat membantu warganya dalam melakukan komunikasi virtual sebagai pengganti silaturahmi secara langsung.

Hal itu khususnya hanya dilakukan bagi warga yang memiliki keterbatasan alat maupun kondisi lain yang dapat menghambat silaturahmi melalui komunikasi virtual jarak jauh.

“Mohon berkenan, posko-posko yang ada di tiap daerah, bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual, untuk bisa difasilitasi,” pungkas Doni.