
RSPAD Tanggapi Data BPOM Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami KTD

Jakarta –
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan, sebanyak 71,4 persen relawan uji klinis fase I vaksin nusantara mengalami gejala berupa kejadian tidak diinginkan (KTD). Data ini menjadi pertimbangan untuk tidak meloloskan uji klinis fase II vaksin dendritik besutan dr Terawan Agus Putranto tersebut.
Dilaporkan, gejala KTD tersebut berupa nyeri, kemerahan, gatal, ruam, lemas, mual, demam, hipernatremi, peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN), dan peningkatan kolesterol.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Nyoto Widyoastoro, SpPD, KHOM menyebut, gejala KTD tersebut masih tergolong umum terjadi pasca vaksinasi. Keluhan tersebut, menurutnya banyak muncul pula pasca suntikan vaksin COVID-19 jenis lain.
“Untuk gejala vaksin itu pasti kalau disuntikkan menyebabkan gejala. Kemudian suntikannya sendiri, itu juga bisa menyebabkan sakit. Itu kan gejala-gejala yang bisa diatasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).
Menurutnya, gejala-gejala yang timbul memang dicatat untuk dilaporkan pada BPOM. Nantinya, BPOM yang akan menilai apakah penelitian vaksin layak diteruskan.
“Itulah yang akan dicatat. Efek samping itu akan dicatat kemudian dilaporkan pada pengampu jabatan. Dalam hal ini BPOM,” ujarnya.
Aktivitas di RSPAD Gatot Soebroto bukan Uji Klinis
Sebelumnya, RSPAD Gatot Soebroto disebut-sebut menyelenggarakan uji klinik Fase 2. Informasi tersebut disampaikan antara lain oleh sejumlah anggota DPR RI yang melakukan pengambilan darah sebagai prosedur uji klinik vaksin Nusantara, Rabu (14/4/2021).
Namun ditegaskan, aktivitas di RSPAD tersebut bukanlah rangkaian uji klinis Fase 2 vaksin Nusantara. Melainkan, hanya penelitian tentang sel dendritik sebagai basis vaksin Nusantara.
“Ini adalah penelitian mengenai vaksin dendritik tapi tidak dilanjutkan, bukan dipindahkan (dari RS Kariadi Semarang). Tapi RSPAD memang melakukan penelitian tentang dendritik vaksin,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P menegaskan uji klinis vaksin nusantara bukan merupakan program TNI. Digunakannya RSPAD Gatot Soebroto sebagai lokasi penelitian hanya bersifat kerja sama.
Meski demikian, TNI mendukung riset pengembangan vaksin tersebut. Syaratnya, harus memenuhi ketentuan BPOM.
RSPAD Tanggapi Data BPOM Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami KTD
