Jakarta, – Kudeta militer di Myanmar berdampak langsung terhadap produktifitas rakyat negara itu. Demi mengurangi dampak buruk yang terjadi, Asosiasi Industri Selular Dunia (GSMA) mengimbau pihak berwenang Myanmar untuk memulihkan akses ke layanan internet.

Seperti lembaga-lembaga internasional lainnya, GSMA secara terbuka, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas dampak defisit konektivitas pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam sebuah pernyataan, GSMA berpendapat bahwa larangan berkepanjangan akses internet memengaruhi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan ekonomi orang, dan “bahkan lebih berbahaya” di saat pandemi global ketika orang mengandalkan layanan digital “untuk mata pencaharian dan untuk mengakses layanan dan informasi penting ”.

“Pemerintah seharusnya hanya menggunakan perintah pembatasan layanan dalam keadaan luar biasa dan yang telah ditentukan sebelumnya, dan hanya jika benar-benar diperlukan” untuk mencapai “tujuan yang ditentukan dan sah sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan hukum yang relevan”, kata GSMA.

Lembaga yang berbasis di London itu, menekankan perlunya proses hukum, pengawasan dan transparansi terkait penggunaan perintah pembatasan.

GSMA menyatakan kesiapan untuk bekerja dengan pemerintah Myanmar, dan negara lain yang terkena dampak gangguan jaringan, untuk mengakomodasi pemulihan layanan atau mitigasi dampak yang merugikan.

Dalam pernyataan terpisah, Telenor Myanmar mengatakan internet selular tidak tersedia sejak 15 Maret. Padahal ketersediaan internet dapat mendukung masyarakat untuk tetap bekerja, sekaligus meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat.

Sebelumnya penguasa militer Myanmar menutup akses ke layanan internet hingga 7 Februari menyusul kerusuhan politik. Namun hingga lebih dari sebulan pasca kudeta, masyarakat setempat belum dapat mengakses internet.