Jakarta –

Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin kembali menyebut soal kemungkinan menyediakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri tanpa dibiayai oleh anggaran negara.

Menkes Budi mengatakan rencana ini masih dalam kajian dan belum masuk tahap final. Namun, jika vaksinasi mandiri nanti akan dibuka, maka pemerintah akan menyerahkan pengadaaan vaksinasi kepada swasta.

“Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting, yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita,” ujar Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Budi menyebut, pemerintah saat ini tengah mengkaji beberapa cara penerapan vaksinasi mandiri. Prinsip yang dipegang pemerintah adalah bagaimana vaksinasi mandiri tidak membuat kesan bahwa orang yang berduit bisa divaksin terlebih dahulu.

Budi menambahkan, bisa saja vaksinasi mandiri dibuka setelah penyuntikan terhadap nakes dan tenaga pelayanan publik selesai. Sehingga vaksinasi mandiri akan digelar bersamaan dengan vaksinasi gratis kepada masyarakat umum.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk membatasi vaksinasi mandiri. Misalnya, vaksinasi mandiri hanya boleh dilakukan secara kolektif saja.

“Dengan syarat satu korporasi mau beli dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih, tidak boleh hanya level atasnya saja atau direksi saja. Mungkin itu bisa kita berikan,” ujarnya.

Meski begitu, Budi kembali menekankan jika rencana ini belum tentu diterapkan. Pemerintah masih menimbang bagaimana baik atau buruknya rencana ini.

Indonesia pernah berencana untuk membuka jalur vaksinasi mandiri. Pemerintah pada saat itu hanya akan mendanai vaksinasi bagi 30 persen warga. Sementara 70 persennya bisa ikut vaksinasi dengan merogoh kocek sendiri.

Namun, rencana tersebut menjadi perbincangan di masyarakat, kemudian rencana tersebut batal. Presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan vaksin bagi seluruh warga Indonesia.