Tiga Negara Yang Menolak Starlink Masuk Wilayahnya

– Starlink, layanan internet berbasis satelit yang dikembangkan oleh SpaceX milik Elon Musk, telah menjadi topik hangat di seluruh dunia.
Dengan janji untuk menyediakan akses internet kecepatan tinggi di lokasi terpencil, Starlink telah menarik perhatian banyak negara.
Namun, tidak semua negara menyambut baik kehadiran teknologi ini. Beberapa negara, termasuk India, telah menolak Starlink dengan alasan keamanan nasional dan kedaulatan.
India, sebagai salah satu negara yang menolak Starlink, memiliki kekhawatiran bahwa satelit-satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional.
Peneliti militer Cina juga telah mengungkapkan kekhawatiran serupa, menyatakan bahwa satelit Starlink dapat terhubung ke pesawat militer dan meningkatkan kemampuan tempur militer AS.
Mereka berpendapat bahwa satelit-satelit ini, meskipun tampak senyap dan tidak terlihat, memiliki potensi ancaman yang signifikan.
Di Indonesia, masuknya Starlink juga sempat dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.
Sebelum akhirnya disetujui, proses masuknya Starlink ke pasar Indonesia membutuhkan waktu sekitar dua tahun, dengan pertimbangan yang mendalam terkait kebutuhan layanan telekomunikasi menggunakan satelit dan keamanan nasional.
Baca juga: Deadline Starlink Buat Kantor Operasional di Indonesia
Peneliti Tanah Air mengungkapkan kekhawatiran bahwa keberadaan satelit di luar angkasa yang tidak diatur oleh kedaulatan negara dapat mengancam keamanan serta kedaulatan suatu negara.
Selain India, negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok juga telah menolak penggunaan satelit Starlink. Mereka khawatir data penting negara bisa bocor ke tangan pihak asing.
Sebagai tanggapan, kedua negara ini bahkan mulai mengembangkan satelit mereka sendiri yang dapat terbang rendah untuk menghindari ketergantungan pada teknologi asing.
Pebisnis lokal di Indonesia juga menyoroti strategi “jual rugi” Starlink, yang dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan tidak sehat di pasar.
Pengamat menilai pemerintah harus mendorong iklim usaha yang adil dan mengawasi lalu lintas data Starlink, agar layanannya tidak digunakan oleh kelompok teroris atau separatis, yang dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional.
Starlink memang menawarkan solusi inovatif untuk masalah akses internet di daerah terpencil. Namun, kekhawatiran terkait keamanan nasional dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan utama bagi setiap negara.
Keputusan untuk menerima atau menolak teknologi seperti Starlink tidak hanya berdasarkan manfaat ekonomi atau kemudahan akses, tetapi juga pertimbangan mendalam tentang potensi risiko yang mungkin timbul.
Dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya ketergantungan pada layanan berbasis satelit, penting bagi setiap negara untuk melakukan kajian mendalam dan memastikan bahwa keamanan nasional tetap terjaga.
Keputusan India dan negara-negara lain yang menolak Starlink menunjukkan bahwa keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam era globalisasi dan konektivitas yang semakin meningkat.
Baca juga: Soal Izin Starlink, DPR Minta Pemerintah Bersikap Adil Agar Operator Telekomunikasi Tidak Bangkrut