Jakarta –

Peneliti Prof Zubairi Djoerban ikut buka suara soal wacana kebijakan larangan ketengan di 2023 mendatang. Menurutnya, perlu adanya evaluasi jika maksud dari kebijakan itu adalah penurunan konsumen rokok di kelompok masyarakat miskin atau usia anak remaja.

“Ketengan nggak boleh tapi satu dus boleh karena lebih mahal? Pada prinsipnya tujuannya dievaluasi, kalau bener bahwa ketengan itu terbukti mengurangi rokok pada kelompok miskin ya lanjut tapi tetap harus dievaluasi dengan asumsi itu,” beber dia dalam Webinar YKIS, Selasa (27/12/2022).

Ia mencontohkan salah satu kebijakan ideal pelarangan rokok pada usia muda seperti yang dilakukan New Zealand. Khusus untuk kelahiran tahun dua ribuan ke atas.

Prof Zubairi menekankan lebih banyak kerugian yang didapat dengan konsumen rokok yang tinggi, dibandingkan dilihat dari sisi bisnis. Utamanya aspek kesehatan yang memicu kanker hingga stroke.

“Kan kalau misalnya sekarang Selandia Baru pada usia tertentu sudah melanggar hukum kalau merokok, untuk usia muda yang kita merokok banyak banget,” sambung dia.

Namun, diakuinya, kebijakan semacam itu sulit dilakukan di Indonesia dengan banyak pertimbangan kepentingan terutama sisi industri. Meski begitu, Zubairi menyebut jika nantinya evaluasi menunjukkan hasil yang efektif, tentu langkah ini bisa diteruskan.

“Kalau Anda jadi Presiden mungkin mudah, cara seperti itu banyak sekali harus mengayomi kepentingan umum.”

“Kepentingan bisnis tetap harus jalan, tapi kalau rokok ya harusnya tegas rokok ya jangan negatifnya banyak banget dan nggak seimbang sama sekali dengan kerugian yg didapat,” pungkas dia.

Dalam kesempatan serupa, eks Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengaku wacana menarik rokok di kelompok usia muda sudah menjadi polemik sejak ia menjabat 2012-2014. Kebijakan yang bagus sulit didukung oleh pelaksanaan optimal.

”Yang kita tahu data terakhir, prevalensi perokok paling banyak di orang miskin dan remaja. Mereka bisa membeli harga seribu,” sebutnya.

”Wacana penarikan rokok itu sudah dari jaman saya, supaya anak-anak tidak diperbolehkan beli rokok meskipun atas nama bapaknya. Di Indonesia susah, policynya bagus tapi pelaksanaannya jelek,” pungkas dia.