Jakarta –

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan jadi sorotan usai mengubah 31 nama RSUD menjadi ‘Rumah Sehat untuk Jakarta’. Kementerian Kesehatan RI belakangan meluruskan, ‘Rumah Sehat untuk Jakarta’ merupakan branding dan penambahan slogan, adapun penetapan nama RSUD tidak bisa dihilangkan mengacu pada aturan UU No 14 Tahun 2019.

Hal senada juga disinggung dr Koesmedi Priharto Kepala Bidang Organisasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Menurutnya, upaya promosi terkait promotif hingga preventif lebih ideal dilakukan Puskesmas.

Ia menyebut, alih-alih mengupayakan promotif dan preventif melalui branding ‘Rumah Sehat untuk Jakarta’, hal ini justru malah akan membingungkan masyarakat.

“Kalau itu puskesmas setuju, di situ bukan untuk orang sakit saja seharusnya, namun seperti tujuan Kemenkes RI sebagai transformasi harusnya orang ke situ hidup sehat,” jelas dr Koesmedi saat dihubungi detikcom, Kamis (4/8/2022).

“Jadi tolong disosialisasikan yang betul pada masyarakat soal ini. Kita jangan bikin bingung kemenkes, kan reformasi preventif sudah ada puskesmas. Kita-kita saja tidak bisa mengartikan (rumah sehat) apalagi masyarakat,” lanjut dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI dr Siti Khalimah menyebut tidak ada aturan khusus terkait branding RS. Namun, Kemenkes RI menurutnya sudah memberikan masukan untuk tidak menghilangkan RS dalam penjenamaan RSUD.

Hal ini demi menghindari kesan kontradiktif di masyarakat. Selama ini, RS diketahui sebagai aspek kuratif atau tempat menangani pasien sakit.

“Kalau promotif preventif kan di masyarakat dan layanan kesehatan primer. Jangan sampai menimbulkan salah persepsi,” pesan dia kepada detikcom Kamis (4/8).

“Bagi kita sih yang menjadi kita titik beratkan nama RS-nya tetap nggak hilang dan memang teman-teman di DKI ini harus melakukan sosialisasi yang sesuai penjenamaan,” pungkas dia.