Jakarta, – Raksasa telekomunikasi asal China Huawei, bereaksi keras terhadap aturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah Polandia. Kriteria yang direncanakan untuk menilai risiko penyedia peralatan telekomunikasi bersifat politis dan mungkin ditujukan untuk mengecualikan Huawei dari mengembangkan jaringan 5G negara itu, kata vendor yang berbasis di Shenzen itu pada Rabu (9/9/2020).

Sejak beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat menegaskan bahwa peralatan Huawei dapat digunakan oleh China untuk memata-matai – tuduhan yang dibantah oleh Huawei dan Beijing – dan telah menekan sekutunya untuk melarang perusahaan tersebut.

Pada Selasa (8/9/2020), pemerintah Polandia menerbitkan rancangan undang-undang keamanan siber, memberi pihak yang berkepentingan selama 14 hari untuk memberikan tanggapan.

Undang-undang itu menyebutkan vendor akan dibagi menjadi empat kelompok tergantung pada potensi ancaman mereka terhadap keamanan siber Polandia, berdasarkan sejumlah criteria. Antara lain, apakah pemasok mungkin dipengaruhi oleh negara di luar Uni Eropa atau NATO, atau apakah negara asal mereka menghormati hak asasi manusia.

“Kriteria yang diusulkan bersifat politis, tidak dapat diukur, tidak transparan, tidak objektif,” kata Ryszard Hordynski, Direktur Strategi dan Komunikasi Huawei Polska, kepada Reuters.

“Jika kita mempertimbangkan di mana secara politis ada sesuatu yang tidak cocok, karena ada tiga pemasok 5G di Polandia, maka mungkin kita benar-benar bisa membicarakan perusahaan kita, tapi saya berharap ini tidak akan terjadi,” tambahnya.

RUU tersebut mengatakan operator telekomunikasi tidak akan diizinkan untuk membeli peralatan baru dari pemasok yang dianggap “berisiko tinggi” dan harus mengganti peralatan yang ada dari pemasok tersebut dalam waktu lima tahun. Untuk pemasok “berisiko sedang”, hanya membeli peralatan baru akan dilarang.

Analis Trigon DM Dominik Niszcz mengatakan dalam sebuah catatan bahwa Huawei kemungkinan diklasifikasikan sebagai vendor “berisiko sedang”, yang berarti operator tidak akan dapat membeli pasokan baru darinya, tetapi tidak harus mengganti peralatan 4G.

Play, operator selular terbesar Polandia yang jaringannya sangat bergantung pada peralatan Huawei, dan Cyfrowy Polsat mengatakan mereka perlu menganalisis draf tersebut sebelum mengomentarinya, sementara T-Mobile tidak segera tersedia untuk berkomentar.

Orange Polska mengkritik tenggat waktu yang diusulkan untuk pembongkaran infrastruktur, dengan mengatakan bahwa waktu yang diberikan kepada operator lokal jauh lebih pendek daripada di negara lain.

Tak dapat dipungkiri, semakin meningkatnya ketegangan AS dengan China, terutama terkait penanganan pandemi corona, persoalan Hong Kong, dan eskalasi konflik di Laut China Selatan, membuat kampanye untuk memblokir Huawei dari jaringan 5G di negara-negara sekutu AS semakin menguat.

Keputusan Inggris dan Perancis yang telah melarang Huawei berpartisipasi dalam pembangunan jaringan 5G, telah menimbulkan kekhawatiran bagi Huawei. Larangan itu berpotensi menjadi bola salju yang bisa saja diikuti oleh negara-negara Eropa lain, termasuk Polandia yang juga merupakan sekutu Amerika Serikat.

Kondisi yang sama juga menerpa Jerman. Sejauh ini, jika dibandingkan Inggris dan Perancis, Jerman terlihat lebih independen, walau mungkin sesungguhnya hanya bersifat diplomatis. Pasalnya Berlin tak ingin terlibat konflik diplomatik dengan China.

Di bawah aturan baru, penyedia komunikasi nirkabel Jerman Deutsche Telekom, Vodafone, dan Telefonica Deutschland harus menerapkan standar keamanan yang ditingkatkan untuk bagian-bagian penting dari jaringan mereka.

Pemasok harus disertifikasi oleh otoritas cybersecurity Jerman, Kantor Federal untuk Keamanan Informasi (BSI). Jika peralatan dari pemasok mana pun digunakan untuk memata-matai, bisa dilarang dan dituntut atas kerusakan yang dilakukan oleh operator.

Dengan adanya panduan tersebut, sejatinya tak ada jaminan bagi Huawei untuk bisa terlibat dalam pembangunan jaringan 5G di Jerman.