– Hakim Agung Alexandre De Moraes, dari Mahkamah Agung Brasil  memerintahkan blokir aplikasi perpesanan Telegram secara nasional, dengan alasan platform pesan singkat tersebut tidak mau bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk membrantas berita bohong atau hoaks.

Penutupan dilakukan atas dasar surat perintah penangkapan yang dikeluarkan atas nama blogger Allan dos Santos yang merupakan sekutu presiden saat ini Jaire Bolsonaro, yang diduga aktif menyebarkan berita hoaks di telegram.

Kini aktivis yang  buronan tersebut dilaporkan tengah berada di Amerika Serikat, dan tercatat masih tetap aktif di Telegram.

Baca juga: Laporan: Sebaran Hoaks Covid-19 Semakin Menjadi, Facebook Jadi Kolam Berita Bohong

Kemudian Telegram berdasarkan laporan juga tercatat mengabaikan permintaan dari otoritas Brasil, termasuk permintaan polisi untuk memblokir profil dan memberikan informasi yang ditautkan ke blogger.

Hakim juga menambahkan bahwa Telegram tidak memiliki perwakilan hukum di Brasil, tidak seperti platform pesaingnya. Dan WhatsApp, Google dan Twitter pun telah mengikuti perintah pengadilan untuk menutup akun yang menyebarkan berita bohong.

Disamping itu, salah satu pendiri Telegram, Pavel Durov, dalam sebuah pernyataan merespon pemblokiran platformnya di Brasil.  Ia menegaskan jika saat ini masalah dengan email antara alamat perusahaan telegram.org  dan Mahkamah Agung Brasil.

“Sebagai akibat dari miskomunikasi ini, pengadilan memutuskan untuk melarang Telegram karena tidak responsif,” tuturnya.

Baca juga: Twitter Hukum Warganet Yang Terindikasi Sebar Hoaks Vaksin  

“Saya meminta maaf kepada Mahkamah Agung Brasil atas kelalaian kami. Kami pasti bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik,” sambung Durov.

Durov juga meminta pengadilan untuk mempertimbangkan untuk menunda keputusan pemblokiran Telegram selama beberapa hari kedepan, dan segera memperbaiki situasi dengan menunjuk seorang perwakilan di Brasil dan menyiapkan kerangka kerja untuk menuntaskan persoalan tersebut.