Jakarta, – Belum kelar akhir dari kasus kebocoran data BRI Life (2 juta nasabah), lalu juga BPJS Kesehatan (279 juta data peserta). Kasus bobolnya data kembali mengantam aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) yang dikembangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Anas Ma’ruf pun meminta masyarakat untuk segera menghapus aplikasi tersebut. “Pemerintah meminta kepada masyarakat untuk menghapus, menghilangkan, atau uninstall aplikasi eHAC yang lama, yang terpisah dari PeduliLindungi,” kata Anas dalam konferensi pers virtual.

Kemudian langkah ini pun juga diambil sebagai langkah tegas Kemenkes soal kebocoran 1,3 juta data pengguna eHAC di internet. Dan menekankan jika insiden ini terjadi untuk aplikasi lama yang belum terhubung ke PeduliLindungi.

Yang dalam pernyataannya Anas menceritakan, jika aplikasi eHAC tidak lagi digunakan sejak 2 Juli 2021, sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes nomor HK.02.01/MENKES/847/2021 tentang digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan Aplikasi PeduliLindungi.

Dan setelah tidak lagi digunakan, ia lanjut menjabarkan jika Kemenkes mulai menggunakan aplikasi PeduliLindungi sejak 2 Juli 2021, di mana eHAC ini sudah terintegrasi dan berada di aplikasi tersebut. “Sistem yang ada di eHAC lama, itu berbeda dengan sistem eHAC yang tergabung di PeduliLindungi. Infrastrukturnya berbeda,” katanya.

Sementara itu merespon kejadian tersebut, Kementerian Kominfo dilaporkan juga telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindak lanjuti kasus dugaan kebocoran data pribadi tersebut.

Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi mengatakan  sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian Kominfo bersama dengan pihak-pihak terkait akan melanjutkan investigasi lebih mendalam terhadap dugaan insiden kebocoran data pribadi pada aplikasi eHAC.

“Dugaan insiden kebocoran data pribadi ini tidak mempengaruhi keamanan data pada aplikasi eHAC yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, di mana penyimpanan data telah dilakukan di Pusat Data Nasional (PDN),” papar Dedy.

Kementerian Kominfo dan BSSN juga telah menyampaikan beberapa poin untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan, terutama terkait dengan keamanan sistem elektronik, pencegahan insiden yang lebih besar, tanggung jawab hukum, dan kepatuhan terhadap aturan pelindungan data pribadi.