Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengungkapkan dibutuhkan berbagai persiapan untuk memastikan terwujudnya IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu yang utama, kata dia, adalah soal anggaran.

Anggaran untuk pembangunan IKN sudah tersedia dari pusat. Namun, Fadel mengatakan dalam pembangunan IKN ada daerah-daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda dan lainnya yang juga harus diperhatikan postur anggarannya.

“Saya pikir, perlu untuk menyiapkan postur anggaran untuk penyangga IKN ini. Sebab, IKN adalah proyek besar nasional yang pasti memiliki dampak besar yang akan dirasakan seuruh wilayah Kalimantan Timur. Sehingga daerah penyangga IKN ini perlu juga melakukan berbagai persiapan untuk mendukung keberhasilan IKN,” jelas Fadel usai menghadiri acara Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI di Balaikota Pemkot Balikpapan, Kota Balikpapan, Selasa (29/8).

Fadel menyebut kesiapan dan anggaran penyangga IKN masih kurang. Salah satu contohnya, lapangan terbang di Samarinda untuk mendukung mobiltas ibu kota baru masih belum memadai. Tapi, kata dia, Pemerintah Kota Samarinda sudah menyiapkan beberapa tempat untuk menambah kapasitas lapangan terbang hingga memadai, yang sampai saat ini terhambat karena terkendala anggaran.

Menurut Fadel, Pemprov Kaltim sudah semestinya menyiapkan proprosal dana untuk disampaikan ke pemerintah pusat dan meyakinkan bahwa peran daerah penyangga sangat menentukan terwujudnya dan berjalannya IKN sesuai harapan.

“Makanya, tadi beberapa senator termasuk saya bersama Pimpinan DPD Mahyudin, Ketua Komite IV DPD, Wagub Prov. Kaltim, Pejabat Kota Balikpapan, Perwakilan Pemkab PPU, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kaltim, membicarakan mengenai dana transfer pusat ke daerah dan bagaimana Kaltim mengambil peran untuk itu,” papar Fadel.

Fadel menyatakan dalam alokasi Transfer ke Daerah (TKD) APBN Tahun Anggaran 2023 untuk Kalimantan Timur dengan rincian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) sudah teranggarkan.

“Semestinya, ditambah satu lagi yakni dana penyangga IKN. Menurut saya, DPD harus mengambil peran yang sangat penting itu, bersama pemerintah dan Komisi XI DPR mengatur munculnya anggaran penyangga IKN dalam alokasi Transfer ke Daerah itu. Mengapa DPD harus berperan lebih, sebab DPD lah yang langsung berhadapan dengan daerah dan menerima serta mendengar segala masukan aspirasi terkait alokasi penyangga IKN ini,” urai Fadel.

Pembangunan IKN, lanjut Fadel, selain memberikan dampak turunan yang baik untuk masyarakat Kalimantan, juga memberikan efek positif untuk wilayah Sulawesi, Maluku, juga Papua. Saat IKN terbentuk, mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini mengusulkan pembuatan Terusan Khatulistiwa yang menghubungkan Teluk Tomini dan Selat Makassar.

Dia menuturkan Terusan Khatulistiwa akan memberi banyak manfaat, baik secara ekonomi, efisiensi, maupun pertahanan dan keamanan nasional. Dari sisi ekonomi, kehadiran Terusan Khatulistiwa akan memperpendek jalur pelayaran barang dan orang, sehingga hal itu akan memperlancar mobilitas kegiatan perekonomian.

“Dengan adanya Terusan Khatulistiwa maka Maluku Utara akan ikut tumbuh, karena mendapatkan manfaat akses yang lebih cepat ke Ibu Kota yang baru. Wilayah Papua juga akan menikmati kemudahan, sebab akses laut akan melalui Teluk Tomini lalu masuk ke Terusan Khatulistiwa,” ujar Fadel.

(ega/ega)