Jakarta –

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan jika dirinya tidak pernah meminta jabatan untuk diperpanjang hingga 2024. Riza mengatakan bahwa dirinya mengerti aturan perundang-undangan mengenai masa jabatan kepala daerah.

“Jadi saya tidak pernah, sekali lagi saya Riza Patria tidak pernah meminta-minta untuk diperpanjang sampai 2024. Karena saya tahu aturan, ngerti aturan. Saya pernah di KPU, pernah di DPR di Komisi 2, saya ikut membuat Undang-Undang, bahkan jadi Wakil Pansus Pemilu. Jadi saya mengerti aturan dan batasan,” kata Riza kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (13/1/2022).

Menurut Riza, semua bisa saja berpendapat soal pengganti kekosongan jabatan di DKI nanti. Dia mengatakan posisi penjabat kepala daerah di DKI Jakarta sudah diatur dalam undang-undang.

“Silakan masyarakat para ahli berpendapat. Tapi kalau menurut saya, menurut aturan yang ada, kepala daerah hanya dapat diisi Pimpinan Madya, ASN, TNI, Polri,” sambung Riza.

Ia pun membantah soal tudingan meminta jabatan dengan menyebut Presiden bisa mengubah aturan pemilihan Gubernur. Menurut Riza itu hanya perumpamaan, semua akan kembali kepada peraturan yang sudah disetujui Presiden dan DPR. Riza pun mengingatkan jangan memilih pimpinan yang meminta jabatan.

“Tidak boleh meminta-minta jabatan. Kalau di Islam orang yang minta-minta jabatan jangan dipilih jangan ditunjuk. Kalau saya (orangnya) tegas. Kalau minta jabatan jangan ditunjuk jangan dipilih,” katanya.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat menyebut presiden bisa saja memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat dalam acara focus group discussion (FGD) DPD Gerindra.

Tapi bisa juga, kata Riza, presiden menyerahkan tampuk kepemimpinan pejabat gubernur kepada partai politik, TNI, hingga Polri.

Kendati demikian, Riza menyerahkan penunjukan pejabat gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri. Riza berharap siapa pun pejabat eselon I yang ditunjuk mampu memastikan pembangunan kota Jakarta tetap berlanjut usai Anies Baswedan lengser.

“Siapa pun nanti yang ditunjuk Kemendagri sebagai PJ gubernur DKI, daerah lain, dan wali kota, adalah orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan akan daerah. Pastikan pembangunan berjalan dengan baik dan memastikan kesejahteraan warga,” kata Riza pada Selasa, (11/1).

(lir/lir)