Jakarta –

Wacana perpanjangan PPKM darurat santer terhembus sejak awal pekan lalu. Disebut-sebut PPKM darurat akan berlangsung hinggga 6 minggu lamanya.

Kabar tersebut pertama kali terungkap usai beredarnya bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berlangsungnya rapat bersama Banggar DPR RI Senin kemarin. Sejak saat itu, perbincangan soal PPKM darurat kian kuat terdengar hingga banyak daerah angkat suara soal wacana tersebut.

Wacana perpanjangan PPKM darurat juga didukung akibat terus melonjaknya kasus baru COVID-19 di Indonesia. Per Rabu (14/5), pemerintah melaporkan 54.517 kasus positif Corona.

Dengan data tersebut, kini total positif Corona secara kumulatif sejak Maret 2020 hingga kemarin berjumlah 2.670.046 dan kasus sembuh kumulatif sebanyak 2.157.363. Sementara itu, tercatat pasien Corona yang meninggal dunia di RI mencapai 69.210 orang.

Bahan paparan Menkeu yang beredar memulai wacana adanya perpanjangan PPKM darurat. Dalam dokumen tersebut disampaikan skenario dibuat melihat tingginya kasus COVID-19 imbas varian baru Delta.

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” tulis bahan paparan Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Banggar DPR RI Senin (12/7) lalu.

Untuk merespon dampak negatif meningkatnya kasus COVID-19 dan adanya wacana perpanjangan PPKM darurat, pihaknya akan memperkuat APBN. Upaya tersebut antara lain dengan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan.

Belum Ada Wacana Perpanjangan PPKM Darurat!

Berbeda dengan isu yang berkembang, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebut belum ada rencana perpanjangan PPKM darurat. Hingga kini Pemerintah masih mengamati tren penurunan kasus COVID-19 guna mengambil langkah kebijakan selanjutnya.

“Belum ada rencana perpanjangan PPKM darurat. Namun kita akan cermati perkembangan penurunan laju penyebaran kasus,” katanya kepada detikcom, Selasa (13/7/2021).

Skenario terburuk pandemi COVID-19 pun sudah disiapkan pemerintah sebagai bentuk antisipasi. Seperti mengusahakan ketersediaan oksigen bagi seluruh daerah, memaksimalkan penambahan tempat tidur Insentif dan ICU, menambah rumah sakit tambahan dan memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang bisa digunakan untuk pasien COVID-19, dan berbagai kebutuhan lain, seperti obat, bansos, dan vaksinasi yang kian gencar dilakukan.

Satgas Sebut Ada Peluang Perpanjangan PPKM Darurat, Jika?

Satgas COVID-19 menyampaikan terkait peluang perpanjangan PPKM darurat. Hal ini dilatarbelakangi kalau kasus meningkat tan[a terkendali.

“Pemerintah akan terus melihat efek implementasi kebijakan di lapangan. Jika kondisi belum cukup terkendali, perpanjangan kebijakan ataupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan demi kesehatan dan keselamatan secara luas,” ujar juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di akun YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (13/7/2021).

Wiku juga menyampaikan bahwa pemantauan terus dilakukan selama PPKM darurat, termasuk 3T dan vaksinasi. Bahkan hingga ke tingkat daerah.

Sejumlah daerah menyatakan siap jika wacana Perpanjangan PPKM Darurat benar-benar terjadi. DKI Jakarta, Jawa Tengah hingga Yogyakarta mengaku sudah mempersiapkan skenario tersebut.

DKI Jakarta

“Kita siap melaksanakan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat terkait dimungkinkannya perpanjangan PPKM darurat,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/7/2021).

Menurut Riza, kasus COVID-19 di DKI Jakarta sudah tampak progres selama PPKM darurat. Hal itu terlihat dari semakin menurunnya angka kematian serta angka kesembuhan yang perlahan meningkat.

“Kalau dirasa masih belum signifikan, kalau memang pemerintah pusat mengambil kebijakan diperpanjang tentu kami dan provinsi DKI akan melaksanakannya dengan penuh disiplin dan tanggung jawab,” ujarnya.

Jawa Tengah

Kesiapan terkait wacana perpanjangan PPKM darurat juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Salah satu yang disiapkan yakni soal anggaran penanganan COVID-19.

“Kita mengikuti perkembangan dari masing-masing yang ada. Maka kami sudah menyiapkan skenario kontinjensi. Apakah diperpanjang atau tidak, kita siap. Apapun yang terjadi, karena keputusan itu dilihat dari perilaku masyarakat seperti apa,” kata Ganjar di kantornya, Semarang, Rabu (14/7/2021).

Ganjar menyebut PPKM Darurat tak perlu diperpanjang selama masyarakat taat protokol kesehatan. Ganjar pun berharap masyarakat mau bekerja sama dan berperan aktif mengurangi kasus Corona di Indonesia yang kini jadi sorotan dunia.

“Kalau semua patuh, protokol kesehatan diugemi dan dipegang kencang, maka sebenarnya PPKM Darurat tidak perlu diperpanjang. Tapi kalau tidak bisa, potensi perpanjangan bukan tidak mungkin dilakukan,” katanya.

Yogyakarta

Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku siap jika wacana perpanjangan PPKM darurat benar-benar diwujudkan. Pada prinsipnya DIY hanya mengikuti keputusan pusat.

“DIY ikut keputusan pusat dan kalau ada yang perlu ya kita modifikasi dengan kondisi lokal,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji.

Diketahui rapat terkait bahasan tersebut sudah dilangsungkan Rabu (14/7) lalu. Namun belum ada keputusan yang diambil soal rencana perpanjangan PPKM darurat.

“Belum ada keputusan diperpanjang. Tadi sudah rapat tapi belum diputuskan,” kata Aji.

Berdasarkan data yang diperoleh dari google mobility, tingkat mobilitas masyarakat Yogyakarta menurun 30 persen selama PPKM darurat.

(izt/dhn)